Posted in Bahan Tambahan Pangan, Keamanan Pangan, Regulasi

Pemanis dan Pengental

Pemanis

o-NATURAL-SWEETENER-facebook

Anda pasti tahu bahwa sekarang semua produk yang memiliki rasa manis di pasaran tidak semuanya pure manis dari bahan yang digunakan, misalnya saja buah-buahan. Penggunaan pemanis ini sah-sah saja asal tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Penggunaan pemanis diatur dalam PerKBPOM nomor 4 tahun 2014 mengenai Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pemanis dan tertulis juga pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2012 mengenai Bahan Tambahan Pangan (BTP).

Pada Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 pada p74-76 mengenai Pangan juga diatur mengenai penggunaan BTP, yang diperuntukkan untuk mempengaruhi sifat maupun bentuk pangan. Pada p75 dijelaskan siapapun yang ingin melakukan produksi pangan dilarang menggunakan BTP yang berlebihan dan BTP yang dilarang untuk ada  dalam pangan. Pada p76 dijelaskan sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada setiap orang yang melanggar peraturan yaitu dapat berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan, produksi, atau peredaran, penarikan pangan, ganti rugi, bahkan sampai pencabutan izin.

Pemanis merupakan BTP yang ditambahkan utnuk memberikan rasa manis pada produk pangan. Menurut PerKBPOM maka pemanis dibagi menjadi 2, yaitu pemanis alami (natural sweetener) dan pemanis buatan (artificial sweetener). Pemanis alami merupakan pemanis yang ditemukan pada bahan alam meskipun prosesnya berlangsung secara sintetik ataupun fermentasi. Pemanis buatan merupakan pemanis yang memang disintesis secara kimiawi dan senyawanya tidak terdapat pada bahan alam.

Pemanis yang dianggap sebagai pemanis alami adalah sorbitol, manitol, isomalt, glikosida steviol, maltitol, laktitol, silitol, dan eritritol.

Pemanis yang dianggap sebagai pemanis buatan adalah asesulfam-K, aspartam, siklamat, sakarin, sukralosa, dan neotam.

Pemanis buatan yang sudah dilarang penggunaannya adalah Dulcin/sukrol karena dapat menyebabkan tumor hati dan mengakibatkan terganggunya produksi sel darah merah dan 2-amino-4-nitro-1-phenol propoksibenzena (P-4000) yang dapat merusak ginjal dan mengganggu fungsi tiroid.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2012 juga menuliskan bahwa penggunaan BTP pemanis buatan harus dicantumkan dalam label pangan. Terdapat beberapa ketentuan lain bagi produk yang mengandung pemanis buatan yang harus dicantumkan dalam label pangan, seperti:

  1. Jika produk mengandung pemanis buatan maka wajib dicantumkan tulisan ”Mengandung pemanis buatan, disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 (lima) tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui”
  2. Pada label pangan untuk penderita diabetes atau makanan kalori rendah yang menggunakan pemanis buatan wajib mencantumkan “Untuk penderita diabetes dan/atau orang yang membutuhkan makanan berkalori rendah”
  3. Pada label pangan olahan yang mengandung aspartam, wajib dicantumkan peringatan –> “Mengandung fenilalanin, tidak cocok untuk penderita fenilketonurik”
  4. Pada label pangan yang mengandung pemanis poliol, wajib ada peringatan –> “Konsumsi berlebihan mempunyai efek laksatif”.
  5. Pada label pangan olahan yang mengandung gula dan pemanis buatan wajib mencantumkan tulisan ”Mengandung gula dan pemanis buatan”

Dikecualikan untuk Table top Sweetener yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan tetap, tapi wajib memuat nama jenis, nama dan alamat pihak yang memproduksi, ADI dan kesetaraan kemanisan terhadap gula

Setiap produk pangan yang mengandung pemanis buatan pasti ada nilai Acceptable Daily Intake (ADI). Berikut merupakan contoh pada beberapa pemanis buatan dengan ADI pada produk yang beragam.

1307494756581

Gambar 1. Contoh Table Top Sweetener

asesulfamGambar 2. Contoh Pemanis Buatan Asesulfam-K dengan ADI pada Beberapa Produk

isomaltGambar 3. Contoh Penggunaan Pemanis Alami Isomalt pada Beberapa Produk

Pada pemanis steviol maka ada perhitungan Ekuivalensi Steviol:

Jenis Glikosida Steviol Faktor Konversi Glikosida Steviol
Dulkosida A 0,40
Rebaudiosida A 0,33
Rebaudiosida B 0,40
Rebaudiosida C 0,44
Rebaudiosida D 0,28
Rebaudiosida F 0,34
Rubusosida 0,50
Steviol 1,00
Steviolbiosida 0,50
Steviosida 0,40

[SE] = ∑ ([SG) x CF)

[SE]= Kadar Ekuivalen Steviol; [SG]=Kadar jenis glikosida steviol; CF= Faktor konversi glikosida steviol

 

Continue reading “Pemanis dan Pengental”

Advertisements
Posted in Keamanan Pangan, Peraturan Pangan dan Perlindungan Konsumen

Pewarna, Penstabil, dan Pengemulsi

1443106-permen-780x390

Anda tahu bahwa sebagian besar dari produk makanan dan minuman yang kita konsumsi mengandung pewarna. Pewarna yang digunakan tentunya bermacam-macam karena warna yang dibutuhkan setiap produk pangan juga berbeda-beda. Penggunaan pewarna di Indonesia diatur oleh BPOM dalam PerKBPOM Nomor 37 tahun 2013 mengenai Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pewarna. Pewarna didefinisikan sebagai Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dapat berupa pewarna alami maupun sintetis yang ketika diaplikasikan pada pangan dapat memberikan maupun memperbaiki warna.

Pewarna alami merupakan pewarna yang dibuat melalui proses ekstraksi, isolasi, atau derivatisasi dari tumbuhan, hewan, mineral, atau sumber alam lain, termasuk perisa identik alami. Berdasarkan PerKBPOM di atas, maka pewarna yang dikategorikan sebagai pewarna alami dapat dilihat pada Gambar 1. Pewarna alami umumnya memiliki batas maksimum dalam bahan pangan sebesar CPPB (Cara Produk Pangan yang Baik) atau secukupnya.

cak3

Gambar 1. Pewarna yang dikategorikan sebagai pewarna alami

Pewarna sintetis atau artifisial merupakan pewarna yang diperoleh dari hasil sintesis secara kimiawi. Pewarna yang dikategorikan sebagai pewarna sintetis dapat dilihat pada Gambar 2. Pewarna sintetis lebih sering digunakan dalam produk pangan, karena bersifat lebih tahan lama, dapat digunakan dalam produksi secara masal, dan harga produksinya jauh lebih murah. Keberadaanya dalam bahan pangan diatur batas maksimumnya tergantung jenis pewarnanya masing-masing. Warna yang dihasilkan juga berbeda, ada yang bertanggung jawab memberikan warna merah, kuning, biru, ungu, hijau, dan lain-lain.

cak4Gambar 2. Pewarna yang dikategorikan sebagai pewarna sintetis

Sebagai contoh pengaturan batas maksimumnya, maka dapat dilihat pada Gambar 3 dan 4.

bumGambar 3. Contoh pengaturan batas maksimum penggunaan pewarna Brilliant Blue pada pangan

bum 2Gambar 4. Contoh penggunaan pewarna hijau FCF pada produk pangan

Pada p6 dijelaskan bahwa penggunan BTP pewarna dapat dilakukan secara tunggal atau campuran. Jika ditambahkan secara campuran, maka perhitungan hasil bagi masing-masing BTP dengan batas maksimumnya jika dijumlahkan tidak boleh melebihi 1. Hal ini terkecuali jika pewarna tersebut memiliki batas maksimum CPPB. Perhitungan tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.

wkwwkwkGambar 5. Contoh perhitungan BTP pewarna campuran

Pewarna yang dilarang oleh BPOM adalah Auramin, Rhodamin B, Ponceau 3R, dan Metanil Yellow. Keempat pewarna ini dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 239/Men.Kes/Per/V/85. Selain itu, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 0038/C/SK/II/90 menyatakan bahwa pewarna Jingga KI, merah K3, merah K4, merah K10, dan merah K11.

Continue reading “Pewarna, Penstabil, dan Pengemulsi”

Posted in Keterampilan Manajemen, Keuangan

Laporan Keuangan

Ada 3 laporan keuangan dalam sebuah perusahaan, yaitu Balance SheetIncome Statement, dan Cash flow.  Laporan Balance Sheet kita dapat menghitung Modal maupun Aset. Dalam perhitungan modal, maka dibutuhkan 3 komponen yaitu aset, utang, dan piutang, sedangkan ketika menghitung aset kita membutuhkan modal, utang dan piutang. Cara menghitungnya dapat dilihat pada Gambar 1.

Balance Sheet

Gambar 1. Perhitungan Modal dan Aset

Aset dibagi menjadi 2 yaitu aset yang fix dan currentFixed assets merupakan aset berwujud yang digunakan untuk operasional perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Aset tetap memiliki pemakaian dan manfaat yang bertahun-tahun, sehingga setiap tahunnya ada penurunan. Bentuk fixed assets adalah tanah, bangunan, kendaraan, peralatan produksi, dan perabotan rumah tangga. Current assets disebut juga sebagai aset lancar merupakan harta yang dimiliki oleh perusahaan dan sifatnya tidak berwujud, seperti uang tunai, klaim asuransi, investasi, inventaris, dan lain-lain.

Utang dan Piutang apa bedanya? Singkatnya, utang merupakan suatu kewajiban perusahaan atau seseorang yang harus dibayarkan nantinya, sedangkan piutang merupakan bagian dari aset. Piutang itu contohnya ketika kita punya barang jualan yang sudah diberikan kepada seseorang namun belum dibayarkan, uang yang belum dibayarkan itu berperan sebagai piutang yang menjadi aset bagi kita.

Continue reading “Laporan Keuangan”

Posted in Bahan Tambahan Pangan, Keamanan Pangan, Peraturan Pangan dan Perlindungan Konsumen

MSG dan Perisa

yo

Makanan di dunia ini sudah sangat banyak dan rasa yang ditimbulkan dari setiap makanan beragam. Masyarakat Indonesia cenderung menyukai rasa makanan yang gurih. Rasa gurih tersebut biasanya didapatkan dari bahan tambahan pangan (BTP) Monosodium Glutamat (MSG). Hal ini diatur dalam PerKBPOM Nomor 23 tahun 2013 mengenai Batas Maksimum Penggunaan BTP penguat rasa. BTP ditambahkan dalam rangka memperkuat atau modifikasi terhadap rasa dan/atau aroma yang telah ada dalam bahan pangan. Jenis BTP penguat rasa yang diperbolehkan adalah Asam L-glutamat dan garamnya, Asam guanilat dan garamnya, Asam inosinat dan garamnya, dan garam-garam dari 5′-ribonukleotida.

7368dc96b4c56782210b202c7b4924a5

Gambar 1. Bentuk MSG yang dikenali oleh masyarakat

Monosodium glutamat seperti pada Gambar 1 dikenal sebagai MSG, yang tidak ditentukan Acceptable Daily Intake (ADI) nya. Batas maksimum yang tercantum adalah CPPB (Cara Produksi Pangan yang Baik). Berdasarkan PerKBPOM No. 23 tahun 2013 pada p5 menyatakan penggunaan penguat rasa ditentukan batasnya yaitu CPPB dan memiliki sertifikat analisis kualitatif. Pada p9 menyatakan adanya larang, yaitu menyembunyikan penggunaan yang tidak memenuhi syarat, menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi yang baik, dan menyembunyikan kerusakan pangan. Sanksi diatur pada p10 yaitu berupa peringatan tertulis, larangan edar sementara waktu, pemusnahan, dan pencabutan izin edar.

Continue reading “MSG dan Perisa”

Posted in Peraturan Pangan dan Perlindungan Konsumen, Perdagangan

Ekspor dan Impor

Berdagang merupakan sebuah kegiatan transaksi jual beli barang maupun jasa. Perusahaan tidak hanya ingin menjual produknya di suatu negara saja, namun untuk berkembang lebih besar lagi maka perusahaan mengirimkan produk/ jasanya ke negara lain untuk dijual. Kegiatan jual beli keluar dari suatu wilayah negara dibagi menjadi dua, yaitu EKSPOR dan IMPOR.

Ekspor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 mengenai Ketentuan Umum di Bidang Ekspor. Pada p1a1 tercantum pengertian dari ekspor, yaitu kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. (APA ITU DAERAH PABEAN? –> wilayah RI yang termasuk darat, perairan, dan ruang udara, maupun tempat yang termasuk dalam zona eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang mengenai kepabeanan). p4 menjelaskan mengenai barang bebas diekspor (kecuali barang dibatasi ekspor, dilarang ekspor, atau ditentukan lain oleh UU). Menteri memberikan alasan terhadap barang yang dibatasi ekspor maupun yang dilarang ekspor. Adanya pembatasan dikarenakan untuk melindungi keamanan nasional, kesehatan mahluk hidup dan lingkungan, ada perjanjian yang sudah disepakati oleh dua belah pihak, adanya pasokan dalam negeri yang terbatas, dan kapasitas pasar serta bahan baku di Indonesia masih cenderung terbatas. Pelarangan ekspor dapat dilakukan karena dianggap mengancam keamanan nasional atau kepentingan masyarakat, langkah melindungi HaKI, merusak lingkungan hidup, dan adanya perjanjian internasional maupun kesepakatan yang sudah ditandatangani dan sudah sah oleh pemerintah.

P6-7 membahas mengenai persyaratan ekspor, yaitu mengenai perseorangan atau badan usaha yang melakukan barang bebas ekspor dan barang dibatasi ekspor. Orang yang mengekspor barang bebas ekspor harus memiliki NPWP, dokumen lain yang dipersyaratkan oleh undang-undang, jika badan usaha maka harus memiliki SIUP dari kementerian teknis/lembaga, TDP, NPWP, dan dokumen lain yang dipersyaratkan. Badan usaha yang ingin mengekspor barang dibatasi ekspor, wajib memiliki SIUP, TDP, NPWP, terdaftar sebagai eksportir, persetujuan ekspor, laporan surveyor, surat keterangan asal.

Dilanjutkan p8-9 membahas mengenai pengakuran sebagai eksportir. Jika Anda berminat menjadi eksportir, maka Anda wajib mendaftarkan diri dengan mengajukan permohonan kepada Kementerian Perdagangan melalui Unit Pelayanan Perdagangan maupun online sebagai eksportir terdaftar.  Kementerian akan menerbitkan pengakuan Anda sebagai eksportir terdaftar dan persetujuan ekspor paling lama 5 hari sejak permohonan diterima secara lengkap.

Kira-kira apa sih syarat yang harus kita penuhi jika ingin menjadi EKSPORTIR? Wajib memiliki :

⇒ SIUP

⇒ TDP

⇒ NPWP

⇒ Dokumen lain yang dipersyaratkan 

Barang yang dilarang ekspor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2012, yaitu barang strategis seperti barang pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, industri dan perdagangan.

Continue reading “Ekspor dan Impor”

Posted in Uncategorized

Perdagangan dan Hak Kekayaan Intelektual

Manusia memerlukan segala hal yang bersumber dari barang maupun jasa yang dijual oleh orang lain. Disini berarti ada kegiatan berdagang dan dimana terjadi perdagangan maka terjadi pula transaksi. Perdagangan diatur dalam Undang-undang No. 7 tahun 2014, berdasarka UU tersebut maka definisi perdagangan secara umum adalah tatanan kegiatan terkait transaksi barang atau jasa dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Seperti yang telah disebutkan di atas, maka kegiatan berdagang mencakup barang maupun jasa. Secara singkat, barang merupakan setiap benda yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat bergerak atau tidak yang dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Jasa merupakan setiap layanan dalam bentuk pekerjaan yang dicapai, yang diperdagangkan, dan dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

Setiap perusahaan yang akan melakukan perdagangan harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). SIUP merupakan surat izin yang diberikan kepada perorangan, CV, firma, PT, dan lain-lain untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan atau jasa. SIUP diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 36/M-DAG/PER/9/2007 mengenai Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Berdasarkan Permendagri No. 46/M-DAG/PER/9/2009, SIUP dibagi menjadi 4 kategori yaitu SIUP besar, menengah, kecil, dan mikro. Perusahaan yang memiliki penghasilan lebih dari 10M maka dianggap sebagai SIUP besar, > 500 juta hingga 1M dikategorikan sebagai SIUP menengah, >50juta hingga 500 juta dianggap sebagai SIUP kecil, dan perusahaan kecil seperti PIRT dianggap sebagai SIUP mikro. Jika Anda dikategorikan sebagai SIUP mikro maka anda tidak wajib memiliki SIUP.

Jika Anda berdomisili di Jakarta dan dikategorikan sebagai mikro maka Anda perlu surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000, identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau WNA : KITAS / Visa, Paspor, pas foto berwarna penanggung jawab perusahaan atau direktur utama ukuran 3×4 cm sebanyak 2 (dua) lembar, surat pernyataan bersedia mengurus IMB (Ijin Mendirikan Bangunan  dalam jangka waktu 1 tahun, Checklist Persyaratan.

Berdasarkan Permendagri No. 46/M-DAG/PER/9/2009 Pasal 4, SIUP mikro tidak diwajibkan untuk memiliki SIUP. Syarat-syarat bahwa perusahaan itu tidak wajib SIUP adalah perusahaan tersebut merupakan usaha perseorangan atau persekutuan, kegiatan usaha diurus, dikelola, maupun dijalankan oleh pemilik maupun kerabatnya, memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

siup

siup 2

Hal ini dapat dilihat pada lampiran 1. Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009

Perusahaan harus terdaftar dalam Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dimana TDP merupakan surat tanda pengesahan yang diberikan kepada perusahaan jika sudah mendaftarkan perusahaannya. TDP diberikan oleh kantor pendaftaran perusahaan. Hal ini ditulis dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007. TDP memiliki beberapa syarat, yaitu memiliki surat pernyataan keabsahan dokumen, KTP, KK, NPWP, izin usaha (contoh: SIUP), surat pernyataan kedudukan usaha, formulir perizinan dan surat pernyataan yang bermaterai, dan fotokopi penerima kuasa dan surat kuasa.

Continue reading “Perdagangan dan Hak Kekayaan Intelektual”

Posted in Uncategorized

Peraturan Lingkungan Hidup dan Limbah

Perusahaan yang bergerak dalam industri pangan seluruhnya pasti menghasilkan limbah, yang disebut sebagai limbah industri pangan. Produksi bersih merupakan sebuah usaha untuk mengurangi maupun mencegah terbentuknya limbah (dari waste reduction, recycle, atau avoidance). Pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, pemanfaatan, penaatan, pengembangan, pengawasan, pemeliharaan, pengendalian, dan lain-lain. Penanganan limbah industri rumah tangga dapat dilakukan dengan cara pengurangan sumber (source reduction), pemanfaatan kembali (recycling), pengolahan dan pembuangan.

Hierarki yang mengatur mengenai peraturan lingkungan hidup dan limbah tertuang dalam UU No. 32 tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 2012 mengenai izin lingkungan, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup mengenai AMDAL (PerMen KemenLH No. 5 tahun 2012) dan mengenai AMDAL, UPL-UKL dan SPPL (PerMen KemenLH No. 16 tahun 2012), dan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 189/2002 mengenai jenis usaha wajib UPL-UKL Jakarta.

UU No. 32 tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjelaskan mengenai AMDAL, UPL-UKL, dan SPPL. Pada p22 mengenai AMDAL, yaitu AMDAL wajib dimiliki oleh perusahaan yang kegiatan usahanya berdampak bagi lingkungan, sebagai contoh misal membuat pabrik nuklir di cagar alam. Pada p23 mengenai UPL-UKL adalah setiap perusahaan yang dikategorikan tidak wajib AMDAL harus memiliki UPL-UKL, hal ini ditetapkan gubernur/bupati. Pada p24 mengenai SPPL yaitu SPPL ini wajib dibuat bagi perusahaan yang tidak wajib UPL-UKL. Perusahaan dinyatakan wajib SPPL apabila perusahaan tersebut memiliki kegiatan usaha yang tidak berdampak penting pada lingkungan dan kegiatan usaha mikro/kecil.

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) memiliki regulasi yang ditulis pada Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 27 tahun 2012 mengenai izin lingkungan telah MENCABUT peraturan yang sebelumnya berlaku, yaitu PP No. 27 tahun 1999. AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Fungsi AMDAL adalah sebagai perencanaan pembangunan wilayah, membantu dalam pengambilan keputusan terhadap kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha, meminimalisir dampak negatif, memberikan informasi kepada masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha. Perusahaan dinyatakan bebas AMDAL apabila lokasi usaha berada di kawasan yang memiliki AMDAL, lokasi usaha berada di kabupaten kota yang memiliki rencana yang jelas mengenai tata ruang kabupaten, dan kota, dan usaha dilakukan dalam rangka tangga darurat bencana. Dokumen AMDAL meliputi Dokumen Kerangkan Acuan (KA), Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

Continue reading “Peraturan Lingkungan Hidup dan Limbah”

Posted in Uncategorized

Pajak

Pajak di Indonesia dibagi dalam 3 kategori besar, yaitu Pajak secara umum, kewajiban wajib pajak, dan hak wajib pajak. Menurut UUD 1945 pasal 23 Apajak secara umum diatur dalam UU No. 16 Tahun 2009, yaitu mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan UU ini pajak dibagi menjadi 3, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Retribusi Daerah.

Pajak secara umum merupakan kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh pribadi/badan yang sifatnya memaksa dan digunakan untuk keperluan negara. Pajak secara umum dibagi 2, yaitu Pusat dan DaerahPusat dipimpin oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan (KemenKeu). Pusat mencakup PPh, PPN, Pajak Penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea materai, PBB. Daerah mencakup pajak yang diatur oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Daerah mencakup pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran.

Wajib Pajak diatur dalam UU No. 16 tahun 2009, menyatakan bahwa Wajib pajak merupakan orang pribadi, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kewajiban wajib pajak meliputi kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan, dan pelaporan pajak, kewajiban dalam hal diperiksa, dan kewajiban memberi data.

Continue reading “Pajak”

Posted in Uncategorized

Perizinan Perseroan Terbatas (PT)

Office-Building-PNG

Ketentuan mengenai Perseroan diatur dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas. Pada p1 dijelaskan bahwa Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan adanya perjanjian, melakukan kegiatan usah dengan modal dasar yang terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Pada pasal ini juga dibahas mengenai organ dari perseroan, yaitu meliputi pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris.

Continue reading “Perizinan Perseroan Terbatas (PT)”

Posted in Uncategorized

Keamanan Pangan

Keamanan Pangan diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 bab VII pasal 67-69. Berdasarkan UU, maka definisi keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lainnya yang mungkin dapat mengganggu. Ruang lingkup keamanan pangan itu sendiri diatur dalam p69, yaitu meliputi sanitasi pangan, pengaturan bahan tambahan pangan (BTP), pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik, pengaturan terhadap iradiasi pangan, penetapan standar kemasan pangan, pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan, dan jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Salah satu ruang lingkup keamanan pangan yang harus diperhatikan adalah SANITASI PANGAN. Berdasarkan UU No. 18 tahun 2012, sanitasi pangan merupakan suatu upaya untuk menciptakan dan memperhatikan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain. Sanitasi ini sangat penting, maka apabila suatu perusahaan yang bergerak di bidang pangan namun tidak memenuhi sanitasi pangan maka dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi pidanaSanksi administratif ini berupa a) denda b) penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran c) penarikan pangan dari peredaran produsen d) ganti rugi e) pencabutan izin. Selain sanksi administratif, dapat pula dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana ini dikenakan apabila melanggar p71a2, yang menyatakan bahwa setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi dan menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia.

Bagian ruang lingkup yang harus diperhatikan adalah pengaturan penambahan BTP, dimana hal ini diatur dalam p73-76. BTP yang ditambahkan dalam pangan tidak boleh melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan BTP yang dilarang tidak boleh digunakan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengenai BTP). Ruang lingkup ketiga adalah pengaturan pangan produk rekayasa genetik, yang diatur dalam p77-79. Setiap produk yang dihasilkan dari rekayasa genetik harus mendapatkan Persetujuan Keamanan Pangan yang diberikan oleh pemerintah. Siapapun yang melanggar peraturan ini, maka dapat dikenakan sanksi administratif, yang dapat berupa denda, penghentian sementara kegiatan, produksi, dan/atau peredaran, ganti rugi, pencabutan izin.

Pada ruang lingkup keempat, yaitu pengaturan terhadap iradiasi pangan yang diatur dalam p80-81. Iradiasi pangan dilakukan dengan menggunakan zat radioaktif atau akselerator. Iradiasi ini dilakukan dengan tujuan membunuh bakteri patogen dan mencegah bertumbuhnya tunas. Jika dalam sebuah industri akan dilakukan iradiasi pangan, maka harus didukung oleh izin pemerintah. Untuk mendapatkan izin pemerintah maka harus memenuhi persyaratan kesehatan, prinsip pengolahan, dosis, teknik dan peralatan, penanganan limbah dan penanggulangan bahaya zat radioaktfif, keselamatan kerja, dan kelestarian lingkungan.

. persyaratan kesehatan;
b. prinsip pengolahan;
c. dosis;
d. teknik dan peralatan;
e. penanganan limbah dan penanggulangan bahaya zat radioaktif;
f. keselamatan kerja; dan
g. kelestarian lingkungan.