Posted in Uncategorized

Keamanan Pangan

Keamanan Pangan diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 bab VII pasal 67-69. Berdasarkan UU, maka definisi keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lainnya yang mungkin dapat mengganggu. Ruang lingkup keamanan pangan itu sendiri diatur dalam p69, yaitu meliputi sanitasi pangan, pengaturan bahan tambahan pangan (BTP), pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik, pengaturan terhadap iradiasi pangan, penetapan standar kemasan pangan, pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan, dan jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Salah satu ruang lingkup keamanan pangan yang harus diperhatikan adalah SANITASI PANGAN. Berdasarkan UU No. 18 tahun 2012, sanitasi pangan merupakan suatu upaya untuk menciptakan dan memperhatikan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain. Sanitasi ini sangat penting, maka apabila suatu perusahaan yang bergerak di bidang pangan namun tidak memenuhi sanitasi pangan maka dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi pidanaSanksi administratif ini berupa a) denda b) penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran c) penarikan pangan dari peredaran produsen d) ganti rugi e) pencabutan izin. Selain sanksi administratif, dapat pula dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana ini dikenakan apabila melanggar p71a2, yang menyatakan bahwa setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi dan menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia.

Bagian ruang lingkup yang harus diperhatikan adalah pengaturan penambahan BTP, dimana hal ini diatur dalam p73-76. BTP yang ditambahkan dalam pangan tidak boleh melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan BTP yang dilarang tidak boleh digunakan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengenai BTP). Ruang lingkup ketiga adalah pengaturan pangan produk rekayasa genetik, yang diatur dalam p77-79. Setiap produk yang dihasilkan dari rekayasa genetik harus mendapatkan Persetujuan Keamanan Pangan yang diberikan oleh pemerintah. Siapapun yang melanggar peraturan ini, maka dapat dikenakan sanksi administratif, yang dapat berupa denda, penghentian sementara kegiatan, produksi, dan/atau peredaran, ganti rugi, pencabutan izin.

Pada ruang lingkup keempat, yaitu pengaturan terhadap iradiasi pangan yang diatur dalam p80-81. Iradiasi pangan dilakukan dengan menggunakan zat radioaktif atau akselerator. Iradiasi ini dilakukan dengan tujuan membunuh bakteri patogen dan mencegah bertumbuhnya tunas. Jika dalam sebuah industri akan dilakukan iradiasi pangan, maka harus didukung oleh izin pemerintah. Untuk mendapatkan izin pemerintah maka harus memenuhi persyaratan kesehatan, prinsip pengolahan, dosis, teknik dan peralatan, penanganan limbah dan penanggulangan bahaya zat radioaktfif, keselamatan kerja, dan kelestarian lingkungan.

. persyaratan kesehatan;
b. prinsip pengolahan;
c. dosis;
d. teknik dan peralatan;
e. penanganan limbah dan penanggulangan bahaya zat radioaktif;
f. keselamatan kerja; dan
g. kelestarian lingkungan.

 

Advertisements

Author:

Grace Claudia, Your Future Food Technologist :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s