Posted in Uncategorized

Pajak

Pajak di Indonesia dibagi dalam 3 kategori besar, yaitu Pajak secara umum, kewajiban wajib pajak, dan hak wajib pajak. Menurut UUD 1945 pasal 23 Apajak secara umum diatur dalam UU No. 16 Tahun 2009, yaitu mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan UU ini pajak dibagi menjadi 3, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Retribusi Daerah.

Pajak secara umum merupakan kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh pribadi/badan yang sifatnya memaksa dan digunakan untuk keperluan negara. Pajak secara umum dibagi 2, yaitu Pusat dan DaerahPusat dipimpin oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan (KemenKeu). Pusat mencakup PPh, PPN, Pajak Penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea materai, PBB. Daerah mencakup pajak yang diatur oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Daerah mencakup pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran.

Wajib Pajak diatur dalam UU No. 16 tahun 2009, menyatakan bahwa Wajib pajak merupakan orang pribadi, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kewajiban wajib pajak meliputi kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan, dan pelaporan pajak, kewajiban dalam hal diperiksa, dan kewajiban memberi data.

  • Kewajiban Wajib Pajak
    • Kewajiban mendaftarkan diri
      • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) –> Jika seseorang memiliki penghasilan di bawah 4,8M maka NPWP didaftarkan atas nama perorangan. Jika sudah melebihi penghasilan 4,8M maka dapat menggunakan NPWP perusahaan. Cara untuk membuat NPWP adalah a) Fotokopi KTP/e-KTP b) Fotokopi dokumen ijin usaha/lembar tagihan listrik dari PLN, surat pernyataan di atas materai mengenai menjalankan usaha/pekerjaan bebas. c) Masuk ke website www.pajak.go.id –> E-registration –> unggah dokumen (maks 14 hari setelah pengajuan) –> dapatkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik atau d) Secara langsung/ Kirim via pos/kurirCaptureCapture1Capture2
      • Anda perlu membuat akun terlebih dahulu baru setelah itu dapat mengunduh dokumen yang dimaksudkan di atas, serta selanjutnya mendapatkan bukti penerimaan surat secara elektronik atau via kurir/secara langsung/ kirim via pos.
    • Kewajiban pembayaran, pemotongan, pemungutan, dan pelaporan pajak. Pembayaran pajak dalam bentuk PPh dan PPN. Siapakah yang menjadi subjek pajak PPh? Menurut UU No. 36 tahun 2008 subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan usaha, Bentuk Usaha Tetap (BUT). Objek pajak pph adalah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pajak atau jasa hadiah dari pekerjaan atau kegiatan. Wajib pajak harus melunasi pajak dengan 2 cara: Pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, meliputi PPh pasal 21, 23 Pembayaran sendiri oleh WP meliputi PPh pasal 25.

      Bagaimana menghitung PPh? yaitu dengan menghitung penghasilan kotor, penghasilan bersih, penghasilan kena pajak, dan pengahasilan terutang. Dapat dilihat dalam link berikut Perhitungan PPh

      Berdasarkan UU No. 42 tahun 2009, menyatakan bahwa tarif PPN sebesar 10%. Pajak yang sudah menjadi kewajiban kita wajib dilaporkan. Dasar hukum ini terdapat pada UU RI No. 16 tahun 2009, Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, dan/atau objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakkan.

  • Kewajiban dalam hal diperiksa, meliputi hal-hal ini:  memenuhi panggilan untuk diperiksa, memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; memberikan kesempatan untuk memasuki tempat yang dipandang  guna kelancaran pemeriksaan; menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik; memberikan keterangan lain lisan/tulisan yang diperlukan.

 

  • Kewajiban dalam memberikan data, Jika ada kesengajaan tidak memberikan data terkait pajak maka sanksinya adalah kurungan paling lama 1 tahun atau dendan paling banyak 1M. Jika sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain maka akan dipidana dengan pindana kurungan paling lama selama 10 bulan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Jika secara sengaja menyalahgunakan data maupun infomasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian pada negara maka sanksi berupa pidanan kurungan paling lama 1 tahun atau dendan paling banyak 500 juta rupiah. 
Advertisements

Author:

Grace Claudia, Your Future Food Technologist :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s