Posted in Uncategorized

Peraturan Lingkungan Hidup dan Limbah

Perusahaan yang bergerak dalam industri pangan seluruhnya pasti menghasilkan limbah, yang disebut sebagai limbah industri pangan. Produksi bersih merupakan sebuah usaha untuk mengurangi maupun mencegah terbentuknya limbah (dari waste reduction, recycle, atau avoidance). Pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, pemanfaatan, penaatan, pengembangan, pengawasan, pemeliharaan, pengendalian, dan lain-lain. Penanganan limbah industri rumah tangga dapat dilakukan dengan cara pengurangan sumber (source reduction), pemanfaatan kembali (recycling), pengolahan dan pembuangan.

Hierarki yang mengatur mengenai peraturan lingkungan hidup dan limbah tertuang dalam UU No. 32 tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 2012 mengenai izin lingkungan, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup mengenai AMDAL (PerMen KemenLH No. 5 tahun 2012) dan mengenai AMDAL, UPL-UKL dan SPPL (PerMen KemenLH No. 16 tahun 2012), dan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 189/2002 mengenai jenis usaha wajib UPL-UKL Jakarta.

UU No. 32 tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjelaskan mengenai AMDAL, UPL-UKL, dan SPPL. Pada p22 mengenai AMDAL, yaitu AMDAL wajib dimiliki oleh perusahaan yang kegiatan usahanya berdampak bagi lingkungan, sebagai contoh misal membuat pabrik nuklir di cagar alam. Pada p23 mengenai UPL-UKL adalah setiap perusahaan yang dikategorikan tidak wajib AMDAL harus memiliki UPL-UKL, hal ini ditetapkan gubernur/bupati. Pada p24 mengenai SPPL yaitu SPPL ini wajib dibuat bagi perusahaan yang tidak wajib UPL-UKL. Perusahaan dinyatakan wajib SPPL apabila perusahaan tersebut memiliki kegiatan usaha yang tidak berdampak penting pada lingkungan dan kegiatan usaha mikro/kecil.

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) memiliki regulasi yang ditulis pada Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 27 tahun 2012 mengenai izin lingkungan telah MENCABUT peraturan yang sebelumnya berlaku, yaitu PP No. 27 tahun 1999. AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Fungsi AMDAL adalah sebagai perencanaan pembangunan wilayah, membantu dalam pengambilan keputusan terhadap kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha, meminimalisir dampak negatif, memberikan informasi kepada masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha. Perusahaan dinyatakan bebas AMDAL apabila lokasi usaha berada di kawasan yang memiliki AMDAL, lokasi usaha berada di kabupaten kota yang memiliki rencana yang jelas mengenai tata ruang kabupaten, dan kota, dan usaha dilakukan dalam rangka tangga darurat bencana. Dokumen AMDAL meliputi Dokumen Kerangkan Acuan (KA), Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

Bagaimana cara mendapatkan izin lingkungan?

Diawali dengan adanya pengumuman dan konsultasi publik lalu dilakukan penyusunan Kerangka Acuan (KA). Setelah dibuat KA maka dilanjutkan dengan penilaian KA yang dilakukan oleh sekretariat Komisi Penilaian Amdal (KPA), kemudian dilanjutkan dengan penilaian oleh Tim teknis, dan penerbitan persetujuan KA oleh ketua KPA. Penilaian KA dilakukan kurang dari 30 hari kerja. Selanjutnya data akan dikumpulkan dan dianalisis dan dilakukan penyusunan ANDAL, dan RKL-RPL. Setelah ketiganya disusun maka akan segera diajukan untuk permohonan izin dan penilaian. ANDAL, RKL-RPL akan dinilai oleh sekertariat KPA dan selanjutnya akan dikeluarkan permohonan pengajuan izin lingkungan. Pada tahap selanjutnya ANDAL, RKL-RPL akan dinilai oleh Tim Teknis, kemudian dilanjutkan penilaian tersebut oleh KPA. Penilaian ini berlangsung selama kurang dari 75 hari kerja dan sudah termasuk 10 hari kerja SPT pengumuman. Setelah dilakukan penilaian maka selanjutnya akan dikeluarkan rekomendasi KPA. Jika rekomendasi tersebut menyatakan layak lingkungan maka akan diterbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan dan izin lingkungan. Namun, jika rekomendasi menyatakan tidak layak lingkungan maka akan dikeluarkan Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup. Jika dinyatakan layak lingkungan maka proses akan berlanjut pada pengumuman izin lingkungan yang akan dikeluarkan paling lambat 5 hari kerja setelah penerbitan dilakukan.

bagan

Gambar 1. Tata Cara Memperoleh Izin Lingkungan

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 tahun 2012 mengenai Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Pada p8 dijelaskan bahwa pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup harus memiliki identitas pemrakarsa, rencana usaha dan/atau kegiatan, dampak lingkungan yang akan terjadi, jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan, pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL, daftar pustaka, dan lampiran.

Langkah dan kriteria yang wajib UKL-UPL, yaitu jenis usaha yang tidak wajib memiliki AMDAL, telah tersedia untuk menanggulangi dampak tersebut, periksa peraturan tentang jenis usaha yang wajib UPL-UKL, memastikan bahwa dampak dari rencana usaha memang memerlukan UPL-UKL yaitu dengan menjawab pertanyaan pada Gambar 2, dan menetapkan kegiatan usaha tersebut wajib UPL-UKL atau tidak.

sjsjjs

Gambar 2. Pertanyaan yang harus dijawab perihal kegiatan usaha yang dianggap UKL-UPL

Bagaimana sih cara mendapatkan UKL-UPL? Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL seperti apa?

Pemrakarsa akan mengajukan dokumen UKL-UPL kepada menteri/bupati/walikota. Dokumen yang diajukan akan dicek kelengkapan administrasinya. Jika lulus maka akan dilakukan pemeriksaan secara teknis. Pemeriksaan ini akan berlangsung selama 14 hari tidak termasuk perbaikan maupun penyempurnaan. Hasil ini selanjutnya akan diperbaiki terlebih dahulu, setelah diperiksa maka akan dikeluarkan rekomendasi UKL-UPL. Rekomendasi tersebut akan berupa penerimaan atau penolakan. Jika diterima maka izin UKL-UPL akan didapatkan.

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). SPPL ini diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012. Pada p1 menyatakan bahwa SPPL adalah kegiatan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha yang wajib AMDAL atau UKL-UPL. SPPL juga menyangkut sanitasi yang baik, yaitu sarana dan prasarana yang menunjangnya. Misalnya adalah penyediaan air bersih PDAM, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, pengelolaan limbah B3, dan penanggulangan kebakaran. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2012 menyatakan bahwa bagi kegiatan usaha yang tidak wajib AMDAL, serta UPL-UKL wajib memiliki SPPL. Jika Anda ingin mengajukan SPPL maka silahkan mengajukannya pada instansi lingkungan hidup daerah/kota.

 

Advertisements

Author:

Grace Claudia, Your Future Food Technologist :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s