Posted in Peraturan Pangan dan Perlindungan Konsumen, Perdagangan

Ekspor dan Impor

Berdagang merupakan sebuah kegiatan transaksi jual beli barang maupun jasa. Perusahaan tidak hanya ingin menjual produknya di suatu negara saja, namun untuk berkembang lebih besar lagi maka perusahaan mengirimkan produk/ jasanya ke negara lain untuk dijual. Kegiatan jual beli keluar dari suatu wilayah negara dibagi menjadi dua, yaitu EKSPOR dan IMPOR.

Ekspor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 mengenai Ketentuan Umum di Bidang Ekspor. Pada p1a1 tercantum pengertian dari ekspor, yaitu kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. (APA ITU DAERAH PABEAN? –> wilayah RI yang termasuk darat, perairan, dan ruang udara, maupun tempat yang termasuk dalam zona eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang mengenai kepabeanan). p4 menjelaskan mengenai barang bebas diekspor (kecuali barang dibatasi ekspor, dilarang ekspor, atau ditentukan lain oleh UU). Menteri memberikan alasan terhadap barang yang dibatasi ekspor maupun yang dilarang ekspor. Adanya pembatasan dikarenakan untuk melindungi keamanan nasional, kesehatan mahluk hidup dan lingkungan, ada perjanjian yang sudah disepakati oleh dua belah pihak, adanya pasokan dalam negeri yang terbatas, dan kapasitas pasar serta bahan baku di Indonesia masih cenderung terbatas. Pelarangan ekspor dapat dilakukan karena dianggap mengancam keamanan nasional atau kepentingan masyarakat, langkah melindungi HaKI, merusak lingkungan hidup, dan adanya perjanjian internasional maupun kesepakatan yang sudah ditandatangani dan sudah sah oleh pemerintah.

P6-7 membahas mengenai persyaratan ekspor, yaitu mengenai perseorangan atau badan usaha yang melakukan barang bebas ekspor dan barang dibatasi ekspor. Orang yang mengekspor barang bebas ekspor harus memiliki NPWP, dokumen lain yang dipersyaratkan oleh undang-undang, jika badan usaha maka harus memiliki SIUP dari kementerian teknis/lembaga, TDP, NPWP, dan dokumen lain yang dipersyaratkan. Badan usaha yang ingin mengekspor barang dibatasi ekspor, wajib memiliki SIUP, TDP, NPWP, terdaftar sebagai eksportir, persetujuan ekspor, laporan surveyor, surat keterangan asal.

Dilanjutkan p8-9 membahas mengenai pengakuran sebagai eksportir. Jika Anda berminat menjadi eksportir, maka Anda wajib mendaftarkan diri dengan mengajukan permohonan kepada Kementerian Perdagangan melalui Unit Pelayanan Perdagangan maupun online sebagai eksportir terdaftar.  Kementerian akan menerbitkan pengakuan Anda sebagai eksportir terdaftar dan persetujuan ekspor paling lama 5 hari sejak permohonan diterima secara lengkap.

Kira-kira apa sih syarat yang harus kita penuhi jika ingin menjadi EKSPORTIR? Wajib memiliki :

⇒ SIUP

⇒ TDP

⇒ NPWP

⇒ Dokumen lain yang dipersyaratkan 

Barang yang dilarang ekspor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2012, yaitu barang strategis seperti barang pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, industri dan perdagangan.

Jika Anda sebagai perusahaan ingin melakukan ekspor, maka langkah yang akan anda tempuh adalah, eksportir akan melakukan korespondensi dan pembuatan kontrak dengan pihak importir. Korespondensi yang dilakukan adalah eksportir mengirimkan surat berupa sales confirmation. Tujuan adanya pengiriman tersebut untuk memastikan kepada importir bahwa barang yang akan dikirimkan kepada eksportir sudah sesuai dengan keinginan importir dari segala segi. Setelah itu akan dipilih bank devisa berikut nomor rekeningnya. Kedua pihak akan menandatangani perjanjian kontrak seperti yang telah disebutkan di atas.  Selanjutnya maka importir akan membuka Letter of Credit (L/C) di bank devisa atau opening bank. Bank yang dipilih tersebut berada di negara importir. Opening bank ini akan membuat draft L/C dan akan dikirimkan ke bank yang menjadi korespondensi dan dipilih oleh eksportir. Eksportir akan menerima L/C yang telah dikirimkan tersebut. Eksportir selanjutnya akan menyiapkan barang yang akan diekspor. Barang yang diekspor akan diproduksi dan selanjutnya dari eksportir akan memesan kapal. Barang yang akan masuk ke negara importir harus didaftarkan dan melalui bea & cukai. Setelah kapal siap, maka barang akan dimuat dan dikirimkan. Setelah sampai di pelabuhan tujuan maka barang akan dikeluarkan.

bubaa

Gambar 1. Prosedur Ekspor Barang

Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam area pabean. Impor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2015. Orang yang melakukan impor disebut sebagai importir. Pada p2 menyatakan bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, namun barang yang tidak baru dapat diimpor berdasarkan ketentuan menteri, yaitu berdasarkan undang-undang, kewenangan menteri, atau usulan teknis dari instansi pemerintah lainnya. P3 menjelaskan bahwa barang dapat diimpor oleh importir apabila importir sudah memiliki Angka Pengenal Importir (API). API dibagi menjadi dua, yaitu API-U dan API-P. API-U (umum) diberikan kepada perusahaan maupun yang mengimpor barang tertentu dengan tujuan untuk diperdagangkan, sedangkan API-P (produsen) diberikan pada perusahaan yang mengimpor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong yang akan membantu proses produksi. Syarat menjadi API dapat dilihat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 tahun 2015 (http://api.kemendag.go.id/file/hukum/c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf.pdf).

Pada p4 dijelaskan bahwa barang impor dibagi menjadi 3, yaitu barang bebas impor, barang dibatasi impor dan barang dilarang impor. Mekanisme perizinan impor juga diatur dalam pasal selanjutnya, yaitu p5. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa mekanisme perizinan importir mencakup pengakuan sebagai importir produsen, penetapan sebagai importir terdaftar, persetujuan impor, laporan surveyor, dan mekanisme perizinan impor lain.

Langkah-langkah impor barang ke indonesia diawali dengan korespondensi importir dengan eksportir. Kedua pihak ini akan mengadakan kontrak penjualan. Importir akan memilih bank devisa. Selanjutnya importir akan membuka L/C di bank devisa yang sudah ditentukan. Antara bank devisa dan bank koresponden akan saling berhubungan. Barang yang akan diimpor siap untuk dimuat di pelabuhan. Supplier barang mengirimkan beberapa dokumen pada importir. Importir akan membayar ke bank devisa sebesar pajak yang sudah ditentukan. Jika seluruh data sudah dilengkapi baru barang dapat dikeluarkan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 p36-39, impor pangan dapat dilakukan apabila di dalam ngeri produksi pangan tidak mencukupi. Impor pangan itu sendiri harus dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, persyaratan keamanan, mutu, gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya. Barang yang diimpor juga harus memenuhi persyaratan  batas kedaluwarsa dan kualitas pangan.

Pada proses impor dan ekspor pangan BPOM ternyata ikut andil. Ketika kita mengekspor pangan maka dibutuhkan Surat Keterangan Ekspor (SKE), sedangkan untuk kegiatan impor dibutuhkan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Komoditas Non Obat dan Makanan (SKK-NOM). SKI dibutuhkan untuk jenis pangan olahan, kecuali pangan yang masuk dalam kategori segar, seperti daging, buah, dan sayuran segar, beras, dan pangan yang diatur seperti minuman alkohol, gula, dan garam. SKK-NOM merupakan SKI yang dibutuhkan untuk komoditas impor yang bukan sebagai bahan pangan, tapi memiliki kode HS yang masuk dalam larangan dan pembatasan Badan POM, seperti bahan kimia.

Jika Anda ingin mengajukan pengajuan permohonan pangan olahan, maka langkah-langkah yang dapat ditempuh adalah persetujuan izin edar, menyertakan sertifikat analisis, invoice, bukti pembayaran PNBP, label yang sudah disetujui saat pendaftaran dan sudah dilakukan evaluasi terhadap label tersebut, surat keterangan dari produsen asal (eksportir berbeda dengan produsen), surat rekomendasi pemasukan dari Kementerian Pertanian yang dilengkapi dengan surat keterangan dari produsen, nama pangan olahan, dan sertifikat maupun surat keterangan lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan PerKBPOM Nomor 15 tahun 2016, maka SKE untuk bahan baku dan produk jadi obat dan makanan mencakup Free Sale Certificate dan Health Certificate. HC menyatakan bahwa produk dapat dikonsumsi oleh manusia dan produk sudah terdaftar secara resmi di BPOM. Free Sale Certificate (CFC) menyatakan bahwa produk diperdagangkan di wilayah Indonesia, produk dapat dikonsumsi oleh manusia, dan terdaftar di BPOM. SKE dapat diperoleh dengan permohonan dan dokumen yang terkait dilengkapi. Selanjutnya akan dilakukan inspeksi oleh BPOM dan dievaluasi penilaian dokumen. Jika ditolak maka harus diajukan permohonan baru, jika mungkin harus ditambahkan penambahan data, maka harus mengajukan permohonan baru. Jika disetujui maka proses akan berlanjut dan diperoleh SKE.

Tentunya bagi Eksportir dan Importir yang melanggar peraturan yang ada dapat dikenai sanksi. Sanksi yang dikenakan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2016 mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Ekportir dan Importir. Pada p2 dijelaskan bahwa sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penangguhan izin, pembekuan izin, bahkan hingga pencabutan izin. P4 berisi tentang pembagian sanksi administratif, yaitu sanksi secara bertahap dan tidak bertahap. Berdasarkan p5 maka sanksi administratif dapat diberikan kepada eksportir maupun importir berdasarkan adanya laporan pengaduan, hasil post-audit, evaluasi, maupun pengawasan. P6 menyatakan bahwa pengenaan sanksi administratif merupakan kewenangan dari menteri, direktur jenderal, dan pejabat penerbit perizinan.

Pada sanksi bertahap, maka tahap 1 akan diberikan kepada eksportir dan importir yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan laporan pelaksanaan ekspor/impor yang terealisasi atau tidak, secara tertulis maupun online dalam jangka waktu tertentu. Peringatan tertulis dilakukan selama 2 kali, dimana antara jarak peringatan 1 dan 2 berjarak 10 hari. Selanjutnya apabila setelah peringatan 2, eksportir dan importir tetap tidak melakukan kewajibannya maka akan dikenakan pembekuan izin.  Terakhir, setelah pembekuan izin maka tidak juga digubris, maka perizinan akan dicabut.

Pada sanksi tidak bertahap mempertimbangkan jenis barang yang diekspor/impor dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh eksportir/importir. Sanksi berupa penangguhan perizinan dapat dikenakan pada eksportir dan importir yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan laporan kegiatan ekspor/impor atau tidak merealisasikan ekspor/impor yang sesuai dengan batas minimum yang sudah ditentukan oleh perundang-undangan. Penangguhan perizinan ini berlaku hanya dalam 1 periode. Sanksi pembekuan perizinan dapat diberlakukan kepada eksportir/importir yang tidak melaksanakan kewajibannya memberikan laporan kegiatan, tidak bertanggung jawab terhadap akibat yang timbul atas barang ekspor/impor, dan terdapat dugaan melakukan tidak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan perizinan. Pembekuan perizinan berlaku paling lama 60 hari, berlaku sampai adanya putusan dari pengadilan bahwa eksportir/importir dinyatakan tidak bersalah. Jika, setelah itu eksportir/importir melaksanakan kewajibannya, bertanggung jawab atas akibat yang timbul, dan dinyatakan tidak bersalah maka pembekuan perizinan dicabut. Sanksi pencabutan izin dikenakan apabila eksportir/importir tidak melaksanakan kewajibannya, menyampaikan data bohong, mengubah informasi yang tercantum dalam dokumen perizinan, ekspor/impor barang yang tidak sesuai, tidak bertanggung jawab atas akibat yang timbul atas barang yang diekspor/impor, atau dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan.

 

Advertisements

Author:

Grace Claudia, Your Future Food Technologist :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s