Posted in Keamanan Pangan, Peraturan Pangan dan Perlindungan Konsumen

Pewarna, Penstabil, dan Pengemulsi

1443106-permen-780x390

Anda tahu bahwa sebagian besar dari produk makanan dan minuman yang kita konsumsi mengandung pewarna. Pewarna yang digunakan tentunya bermacam-macam karena warna yang dibutuhkan setiap produk pangan juga berbeda-beda. Penggunaan pewarna di Indonesia diatur oleh BPOM dalam PerKBPOM Nomor 37 tahun 2013 mengenai Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pewarna. Pewarna didefinisikan sebagai Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dapat berupa pewarna alami maupun sintetis yang ketika diaplikasikan pada pangan dapat memberikan maupun memperbaiki warna.

Pewarna alami merupakan pewarna yang dibuat melalui proses ekstraksi, isolasi, atau derivatisasi dari tumbuhan, hewan, mineral, atau sumber alam lain, termasuk perisa identik alami. Berdasarkan PerKBPOM di atas, maka pewarna yang dikategorikan sebagai pewarna alami dapat dilihat pada Gambar 1. Pewarna alami umumnya memiliki batas maksimum dalam bahan pangan sebesar CPPB (Cara Produk Pangan yang Baik) atau secukupnya.

cak3

Gambar 1. Pewarna yang dikategorikan sebagai pewarna alami

Pewarna sintetis atau artifisial merupakan pewarna yang diperoleh dari hasil sintesis secara kimiawi. Pewarna yang dikategorikan sebagai pewarna sintetis dapat dilihat pada Gambar 2. Pewarna sintetis lebih sering digunakan dalam produk pangan, karena bersifat lebih tahan lama, dapat digunakan dalam produksi secara masal, dan harga produksinya jauh lebih murah. Keberadaanya dalam bahan pangan diatur batas maksimumnya tergantung jenis pewarnanya masing-masing. Warna yang dihasilkan juga berbeda, ada yang bertanggung jawab memberikan warna merah, kuning, biru, ungu, hijau, dan lain-lain.

cak4Gambar 2. Pewarna yang dikategorikan sebagai pewarna sintetis

Sebagai contoh pengaturan batas maksimumnya, maka dapat dilihat pada Gambar 3 dan 4.

bumGambar 3. Contoh pengaturan batas maksimum penggunaan pewarna Brilliant Blue pada pangan

bum 2Gambar 4. Contoh penggunaan pewarna hijau FCF pada produk pangan

Pada p6 dijelaskan bahwa penggunan BTP pewarna dapat dilakukan secara tunggal atau campuran. Jika ditambahkan secara campuran, maka perhitungan hasil bagi masing-masing BTP dengan batas maksimumnya jika dijumlahkan tidak boleh melebihi 1. Hal ini terkecuali jika pewarna tersebut memiliki batas maksimum CPPB. Perhitungan tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.

wkwwkwkGambar 5. Contoh perhitungan BTP pewarna campuran

Pewarna yang dilarang oleh BPOM adalah Auramin, Rhodamin B, Ponceau 3R, dan Metanil Yellow. Keempat pewarna ini dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 239/Men.Kes/Per/V/85. Selain itu, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 0038/C/SK/II/90 menyatakan bahwa pewarna Jingga KI, merah K3, merah K4, merah K10, dan merah K11.

Continue reading “Pewarna, Penstabil, dan Pengemulsi”

Advertisements
Posted in Bahan Tambahan Pangan, Keamanan Pangan, Peraturan Pangan dan Perlindungan Konsumen

MSG dan Perisa

yo

Makanan di dunia ini sudah sangat banyak dan rasa yang ditimbulkan dari setiap makanan beragam. Masyarakat Indonesia cenderung menyukai rasa makanan yang gurih. Rasa gurih tersebut biasanya didapatkan dari bahan tambahan pangan (BTP) Monosodium Glutamat (MSG). Hal ini diatur dalam PerKBPOM Nomor 23 tahun 2013 mengenai Batas Maksimum Penggunaan BTP penguat rasa. BTP ditambahkan dalam rangka memperkuat atau modifikasi terhadap rasa dan/atau aroma yang telah ada dalam bahan pangan. Jenis BTP penguat rasa yang diperbolehkan adalah Asam L-glutamat dan garamnya, Asam guanilat dan garamnya, Asam inosinat dan garamnya, dan garam-garam dari 5′-ribonukleotida.

7368dc96b4c56782210b202c7b4924a5

Gambar 1. Bentuk MSG yang dikenali oleh masyarakat

Monosodium glutamat seperti pada Gambar 1 dikenal sebagai MSG, yang tidak ditentukan Acceptable Daily Intake (ADI) nya. Batas maksimum yang tercantum adalah CPPB (Cara Produksi Pangan yang Baik). Berdasarkan PerKBPOM No. 23 tahun 2013 pada p5 menyatakan penggunaan penguat rasa ditentukan batasnya yaitu CPPB dan memiliki sertifikat analisis kualitatif. Pada p9 menyatakan adanya larang, yaitu menyembunyikan penggunaan yang tidak memenuhi syarat, menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi yang baik, dan menyembunyikan kerusakan pangan. Sanksi diatur pada p10 yaitu berupa peringatan tertulis, larangan edar sementara waktu, pemusnahan, dan pencabutan izin edar.

Continue reading “MSG dan Perisa”

Posted in Peraturan Pangan dan Perlindungan Konsumen, Perdagangan

Ekspor dan Impor

Berdagang merupakan sebuah kegiatan transaksi jual beli barang maupun jasa. Perusahaan tidak hanya ingin menjual produknya di suatu negara saja, namun untuk berkembang lebih besar lagi maka perusahaan mengirimkan produk/ jasanya ke negara lain untuk dijual. Kegiatan jual beli keluar dari suatu wilayah negara dibagi menjadi dua, yaitu EKSPOR dan IMPOR.

Ekspor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 mengenai Ketentuan Umum di Bidang Ekspor. Pada p1a1 tercantum pengertian dari ekspor, yaitu kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. (APA ITU DAERAH PABEAN? –> wilayah RI yang termasuk darat, perairan, dan ruang udara, maupun tempat yang termasuk dalam zona eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang mengenai kepabeanan). p4 menjelaskan mengenai barang bebas diekspor (kecuali barang dibatasi ekspor, dilarang ekspor, atau ditentukan lain oleh UU). Menteri memberikan alasan terhadap barang yang dibatasi ekspor maupun yang dilarang ekspor. Adanya pembatasan dikarenakan untuk melindungi keamanan nasional, kesehatan mahluk hidup dan lingkungan, ada perjanjian yang sudah disepakati oleh dua belah pihak, adanya pasokan dalam negeri yang terbatas, dan kapasitas pasar serta bahan baku di Indonesia masih cenderung terbatas. Pelarangan ekspor dapat dilakukan karena dianggap mengancam keamanan nasional atau kepentingan masyarakat, langkah melindungi HaKI, merusak lingkungan hidup, dan adanya perjanjian internasional maupun kesepakatan yang sudah ditandatangani dan sudah sah oleh pemerintah.

P6-7 membahas mengenai persyaratan ekspor, yaitu mengenai perseorangan atau badan usaha yang melakukan barang bebas ekspor dan barang dibatasi ekspor. Orang yang mengekspor barang bebas ekspor harus memiliki NPWP, dokumen lain yang dipersyaratkan oleh undang-undang, jika badan usaha maka harus memiliki SIUP dari kementerian teknis/lembaga, TDP, NPWP, dan dokumen lain yang dipersyaratkan. Badan usaha yang ingin mengekspor barang dibatasi ekspor, wajib memiliki SIUP, TDP, NPWP, terdaftar sebagai eksportir, persetujuan ekspor, laporan surveyor, surat keterangan asal.

Dilanjutkan p8-9 membahas mengenai pengakuran sebagai eksportir. Jika Anda berminat menjadi eksportir, maka Anda wajib mendaftarkan diri dengan mengajukan permohonan kepada Kementerian Perdagangan melalui Unit Pelayanan Perdagangan maupun online sebagai eksportir terdaftar.  Kementerian akan menerbitkan pengakuan Anda sebagai eksportir terdaftar dan persetujuan ekspor paling lama 5 hari sejak permohonan diterima secara lengkap.

Kira-kira apa sih syarat yang harus kita penuhi jika ingin menjadi EKSPORTIR? Wajib memiliki :

⇒ SIUP

⇒ TDP

⇒ NPWP

⇒ Dokumen lain yang dipersyaratkan 

Barang yang dilarang ekspor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2012, yaitu barang strategis seperti barang pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, industri dan perdagangan.

Continue reading “Ekspor dan Impor”

Posted in Peraturan Pangan dan Perlindungan Konsumen, Regulasi

Peraturan yang ada di Indonesia

Peraturan yang ada di Indonesia sangatlah beragam, peraturan tersebut dapat dibuat oleh berbagai pemegang wewenang. Mereka yang memiliki kewenangan seperti Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Gubernur, dan pihak-pihak terkait lainnya dapat membuat peraturan yang resmi di Indonesia. 

Indonesia memiliki tiga lembaga negara, yaitu:

lembaga-negara.png

ΔEksekutif 

merupakan lembaga negara yang bertugas untuk membuat perundang-undangan. Contoh Eksekutif adalah MPR, DPR, dan DPD

ΔLegislatif

merupakan lembaga negara yang bertugas untuk menerapkan sekaligus melaksanakan peraturan perundang-undangan. Contoh Legislatif adalah presiden, wakil presiden, dan para menteri.

ΔYudikatif

merupakan lembaga negara yang mempertahankan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh Yudikatif adalah Komisi Yudisial (KY)dan Mahkamah Agung (MA)

Tata susunan norma hukum Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

  1. Undang-undang dasar –> UUD 1945 merupakan norma hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia. Dalam UUD 1945 dicantumkan mengenai Pancasila sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila terdapat pada pembukaan UUD 1945. Selain pancasila, terdapat batang tubuh negara yang diterapkan dalam pasal-pasal dalam UUD.
  2. TAP MPR –> salah satu wujud peraturan perundang-undangan
  3. Undang-undang yang setara dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) –> dibuat bersama-sama DPR dan pemerintah

Berikut peraturan yang berlaku di tingkat pusat:

  1. Peraturan Pemerintah (PP)
  2. Tingkat pemerintah: Keputusan Presiden/Peraturan Presiden
  3. Tingkat Kementerian: 
    • Keputusan Menteri
    • SK Direktur Jendral (Dirjen
    • SK Direktur
  4. Tingkat Daerah
    •  Peraturan Gubernur (Pergub)/SK Gubernur
    • SK Bupati/ Peraturan Walikota

PERATURAN DALAM PERUSAHAAN

Building-PNG



Perusahaan besar harus memiliki Kesepakatan Kerja Bersama (KKB). KKB ini dibentuk dengan memilih ketua perserikatan kerja. Lebih baik ketua perserikatan kerja tersebut memiliki sikap-sikap yang tercantum pada laporan Sumber Daya manusia.  KKB ini merupakan kesepakatan dari dua belah pihak, yaitu pihak perusahaan dan karyawan (diwakilkan oleh serikat pekerja). Serikat pekerja harus dapat menjelaskan berbagai hal, dari mulai hari libur bagi karyawan, mengetahui gaji, fasilitas yang didapat perusahaan apa saja, dan lain-lain. 

Pada perusahaan tentunya juga terdapat peraturan perusahaan bukan? Nah apa bedanya peraturan perusahaan itu dengan KKB?

Peraturan Perusahaan

  • Peraturan secara tertulis yang dibuat oleh perusahaan. Isi peraturan ini adalah memuat berbagai macam persyaratan kerja dan tata tertib kerja di perusahaan dengan mempertimbangkan kondisi pekerja di perusahaan tersebut.

Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)

  • Kesepakatan Kerja Bersama adalah kesepakatan kerja dari hasil musyawarah antara serikat pekerja dan beberapa serikat pekerja dari instansi yang berkepentingan di bidang ketenagakerjaan (Departemen Ketenagakerjaan) dengan pihak perusahaan yang memuat persyaratan kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.

Siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan terhadap serikat pekerja?

Pihak yang bertanggung jawab adalah Dinas Ketenagakerjaan (DISNAKER), dimana DISNAKER akan mengajarkan mengenai peraturan apa saja yang berlaku dalam perusahaan. Terdapat perusahaan yang tidak memiliki serikat pekerja, hal ini dapat menimbulkan dapat membuat karyawan menjadi oknum yang tidak tahu menahu akan urusan perusahaan dan terdapat kemungkinan karyawan tidak dapat mendapat apa yang menjadi haknya.

Posted in Peraturan Pangan dan Perlindungan Konsumen, Regulasi

Peraturan dan Regulasi

ARTIKEL

Peraturan merupakan suatu larangan atau perintah yang dikeluarkan oleh seseorang atau golongan yang memiliki kuasa, jabatan tertentu, atau berwenang yang diperuntukkan untuk membatasi perilaku seseorang.

Terdapat 2 golongan peraturan, yaitu peraturan yang sifatnya sebagai perintah harus berbuat apa dan peraturan yang bersifat larangan. Peraturan merupakan patokan yang sifatnya jelas, memiliki nomor resmi, ada lokasi tempat berlakunya peraturan tersebut, masa berlakunya jelas, dan berlaku secara umum.

Peraturan sebenarnya ada pula yang bersifat etika atau berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Misal salah satunya adalah ketika bulan puasa tiba, maka sejumlah oknum menutupi warung yang sedang buka di bulan puasa karena dianggap mengganggu ibadah tersebut. Sebetulnya peraturan tersebut tidak tertulis secara formal dan tidak memiliki persyaratan sebagai peraturan formal. Peraturan ini didasarkan pada kepercayaan tertentu atau nilai yang dianggap baik oleh oknum tertentu. Peraturan yang bersifat formal dapat dilihat kejelasannya, seperti definisi mengenai peraturan di atas. Selain itu, peraturan ini dibentuk dan dilaksanakan di suatu negara untuk tujuan tertentu, sehingga peraturan tersebut berlaku secara umum di negara tertentu. Peraturan formal contohnya adalah UUD 1945 yang berlaku hanya di Indonesia saja dan tidak dapat berlaku di negara lain.

kepolisian-sebut-industri-keuangan-nasional-dipenuhi-pelanggaran

Sebuah peraturan yang dilanggar akan membuahkan sebuah sanksi yang harus dihadapi. Sanksi ini ada dua bentuk yaitu pidana dan sanksi administratif. Sanksi administratif dikenakan pada pihak yang melanggar dalam kasus yang tergolong ringan, misalnya saja pada UU ekspor dan impor. Jika para pelaku usaha tidak memberikan laporan mengenai kegiatan ekspor atau impor dalam kurun waktu yang ditentukan, maka dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi pidana dalam kasus ekspor impor dapat dikenakan jika sudah melakukan pelanggaran berat, seperti pemalsuan produk yang diekspor atau impor.

 Picture1.png

Untuk Anda semua yang ingin membuka industri di bidang pangan, mungkin Anda perlu tahu peraturan apa saja yang perlu Anda penuhi:

  • Ketenagakerjaan yang melibatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
  • Keamanan pangan
  • Peirizinan
  • Pajak
  • Pembuangan limbah
  • Perdagangan / Hak cipta / HAKI / Klaim
  • Sertifikasi halal
  • Kandungan atau kadar tertentu
  • Bahan Tambahan Pangan (BTP)
  • Ekspor/Impor pangan
  • Pencantuman komposisi pangan pada produk
  • UU Koperasi
  • dll