Posted in Peraturan Pangan dan Perlindungan Konsumen, Perdagangan

Ekspor dan Impor

Berdagang merupakan sebuah kegiatan transaksi jual beli barang maupun jasa. Perusahaan tidak hanya ingin menjual produknya di suatu negara saja, namun untuk berkembang lebih besar lagi maka perusahaan mengirimkan produk/ jasanya ke negara lain untuk dijual. Kegiatan jual beli keluar dari suatu wilayah negara dibagi menjadi dua, yaitu EKSPOR dan IMPOR.

Ekspor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 mengenai Ketentuan Umum di Bidang Ekspor. Pada p1a1 tercantum pengertian dari ekspor, yaitu kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. (APA ITU DAERAH PABEAN? –> wilayah RI yang termasuk darat, perairan, dan ruang udara, maupun tempat yang termasuk dalam zona eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang mengenai kepabeanan). p4 menjelaskan mengenai barang bebas diekspor (kecuali barang dibatasi ekspor, dilarang ekspor, atau ditentukan lain oleh UU). Menteri memberikan alasan terhadap barang yang dibatasi ekspor maupun yang dilarang ekspor. Adanya pembatasan dikarenakan untuk melindungi keamanan nasional, kesehatan mahluk hidup dan lingkungan, ada perjanjian yang sudah disepakati oleh dua belah pihak, adanya pasokan dalam negeri yang terbatas, dan kapasitas pasar serta bahan baku di Indonesia masih cenderung terbatas. Pelarangan ekspor dapat dilakukan karena dianggap mengancam keamanan nasional atau kepentingan masyarakat, langkah melindungi HaKI, merusak lingkungan hidup, dan adanya perjanjian internasional maupun kesepakatan yang sudah ditandatangani dan sudah sah oleh pemerintah.

P6-7 membahas mengenai persyaratan ekspor, yaitu mengenai perseorangan atau badan usaha yang melakukan barang bebas ekspor dan barang dibatasi ekspor. Orang yang mengekspor barang bebas ekspor harus memiliki NPWP, dokumen lain yang dipersyaratkan oleh undang-undang, jika badan usaha maka harus memiliki SIUP dari kementerian teknis/lembaga, TDP, NPWP, dan dokumen lain yang dipersyaratkan. Badan usaha yang ingin mengekspor barang dibatasi ekspor, wajib memiliki SIUP, TDP, NPWP, terdaftar sebagai eksportir, persetujuan ekspor, laporan surveyor, surat keterangan asal.

Dilanjutkan p8-9 membahas mengenai pengakuran sebagai eksportir. Jika Anda berminat menjadi eksportir, maka Anda wajib mendaftarkan diri dengan mengajukan permohonan kepada Kementerian Perdagangan melalui Unit Pelayanan Perdagangan maupun online sebagai eksportir terdaftar.  Kementerian akan menerbitkan pengakuan Anda sebagai eksportir terdaftar dan persetujuan ekspor paling lama 5 hari sejak permohonan diterima secara lengkap.

Kira-kira apa sih syarat yang harus kita penuhi jika ingin menjadi EKSPORTIR? Wajib memiliki :

⇒ SIUP

⇒ TDP

⇒ NPWP

⇒ Dokumen lain yang dipersyaratkan 

Barang yang dilarang ekspor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2012, yaitu barang strategis seperti barang pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, industri dan perdagangan.

Continue reading “Ekspor dan Impor”