Posted in Bahan Tambahan Pangan, Keamanan Pangan, Regulasi

Pemanis dan Pengental

Pemanis

o-NATURAL-SWEETENER-facebook

Anda pasti tahu bahwa sekarang semua produk yang memiliki rasa manis di pasaran tidak semuanya pure manis dari bahan yang digunakan, misalnya saja buah-buahan. Penggunaan pemanis ini sah-sah saja asal tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Penggunaan pemanis diatur dalam PerKBPOM nomor 4 tahun 2014 mengenai Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pemanis dan tertulis juga pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2012 mengenai Bahan Tambahan Pangan (BTP).

Pada Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 pada p74-76 mengenai Pangan juga diatur mengenai penggunaan BTP, yang diperuntukkan untuk mempengaruhi sifat maupun bentuk pangan. Pada p75 dijelaskan siapapun yang ingin melakukan produksi pangan dilarang menggunakan BTP yang berlebihan dan BTP yang dilarang untuk ada  dalam pangan. Pada p76 dijelaskan sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada setiap orang yang melanggar peraturan yaitu dapat berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan, produksi, atau peredaran, penarikan pangan, ganti rugi, bahkan sampai pencabutan izin.

Pemanis merupakan BTP yang ditambahkan utnuk memberikan rasa manis pada produk pangan. Menurut PerKBPOM maka pemanis dibagi menjadi 2, yaitu pemanis alami (natural sweetener) dan pemanis buatan (artificial sweetener). Pemanis alami merupakan pemanis yang ditemukan pada bahan alam meskipun prosesnya berlangsung secara sintetik ataupun fermentasi. Pemanis buatan merupakan pemanis yang memang disintesis secara kimiawi dan senyawanya tidak terdapat pada bahan alam.

Pemanis yang dianggap sebagai pemanis alami adalah sorbitol, manitol, isomalt, glikosida steviol, maltitol, laktitol, silitol, dan eritritol.

Pemanis yang dianggap sebagai pemanis buatan adalah asesulfam-K, aspartam, siklamat, sakarin, sukralosa, dan neotam.

Pemanis buatan yang sudah dilarang penggunaannya adalah Dulcin/sukrol karena dapat menyebabkan tumor hati dan mengakibatkan terganggunya produksi sel darah merah dan 2-amino-4-nitro-1-phenol propoksibenzena (P-4000) yang dapat merusak ginjal dan mengganggu fungsi tiroid.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2012 juga menuliskan bahwa penggunaan BTP pemanis buatan harus dicantumkan dalam label pangan. Terdapat beberapa ketentuan lain bagi produk yang mengandung pemanis buatan yang harus dicantumkan dalam label pangan, seperti:

  1. Jika produk mengandung pemanis buatan maka wajib dicantumkan tulisan ”Mengandung pemanis buatan, disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 (lima) tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui”
  2. Pada label pangan untuk penderita diabetes atau makanan kalori rendah yang menggunakan pemanis buatan wajib mencantumkan “Untuk penderita diabetes dan/atau orang yang membutuhkan makanan berkalori rendah”
  3. Pada label pangan olahan yang mengandung aspartam, wajib dicantumkan peringatan –> “Mengandung fenilalanin, tidak cocok untuk penderita fenilketonurik”
  4. Pada label pangan yang mengandung pemanis poliol, wajib ada peringatan –> “Konsumsi berlebihan mempunyai efek laksatif”.
  5. Pada label pangan olahan yang mengandung gula dan pemanis buatan wajib mencantumkan tulisan ”Mengandung gula dan pemanis buatan”

Dikecualikan untuk Table top Sweetener yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan tetap, tapi wajib memuat nama jenis, nama dan alamat pihak yang memproduksi, ADI dan kesetaraan kemanisan terhadap gula

Setiap produk pangan yang mengandung pemanis buatan pasti ada nilai Acceptable Daily Intake (ADI). Berikut merupakan contoh pada beberapa pemanis buatan dengan ADI pada produk yang beragam.

1307494756581

Gambar 1. Contoh Table Top Sweetener

asesulfamGambar 2. Contoh Pemanis Buatan Asesulfam-K dengan ADI pada Beberapa Produk

isomaltGambar 3. Contoh Penggunaan Pemanis Alami Isomalt pada Beberapa Produk

Pada pemanis steviol maka ada perhitungan Ekuivalensi Steviol:

Jenis Glikosida Steviol Faktor Konversi Glikosida Steviol
Dulkosida A 0,40
Rebaudiosida A 0,33
Rebaudiosida B 0,40
Rebaudiosida C 0,44
Rebaudiosida D 0,28
Rebaudiosida F 0,34
Rubusosida 0,50
Steviol 1,00
Steviolbiosida 0,50
Steviosida 0,40

[SE] = ∑ ([SG) x CF)

[SE]= Kadar Ekuivalen Steviol; [SG]=Kadar jenis glikosida steviol; CF= Faktor konversi glikosida steviol

 

Continue reading “Pemanis dan Pengental”

Posted in Peraturan Pangan dan Perlindungan Konsumen, Regulasi

Peraturan yang ada di Indonesia

Peraturan yang ada di Indonesia sangatlah beragam, peraturan tersebut dapat dibuat oleh berbagai pemegang wewenang. Mereka yang memiliki kewenangan seperti Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Gubernur, dan pihak-pihak terkait lainnya dapat membuat peraturan yang resmi di Indonesia. 

Indonesia memiliki tiga lembaga negara, yaitu:

lembaga-negara.png

ΔEksekutif 

merupakan lembaga negara yang bertugas untuk membuat perundang-undangan. Contoh Eksekutif adalah MPR, DPR, dan DPD

ΔLegislatif

merupakan lembaga negara yang bertugas untuk menerapkan sekaligus melaksanakan peraturan perundang-undangan. Contoh Legislatif adalah presiden, wakil presiden, dan para menteri.

ΔYudikatif

merupakan lembaga negara yang mempertahankan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh Yudikatif adalah Komisi Yudisial (KY)dan Mahkamah Agung (MA)

Tata susunan norma hukum Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

  1. Undang-undang dasar –> UUD 1945 merupakan norma hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia. Dalam UUD 1945 dicantumkan mengenai Pancasila sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila terdapat pada pembukaan UUD 1945. Selain pancasila, terdapat batang tubuh negara yang diterapkan dalam pasal-pasal dalam UUD.
  2. TAP MPR –> salah satu wujud peraturan perundang-undangan
  3. Undang-undang yang setara dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) –> dibuat bersama-sama DPR dan pemerintah

Berikut peraturan yang berlaku di tingkat pusat:

  1. Peraturan Pemerintah (PP)
  2. Tingkat pemerintah: Keputusan Presiden/Peraturan Presiden
  3. Tingkat Kementerian: 
    • Keputusan Menteri
    • SK Direktur Jendral (Dirjen
    • SK Direktur
  4. Tingkat Daerah
    •  Peraturan Gubernur (Pergub)/SK Gubernur
    • SK Bupati/ Peraturan Walikota

PERATURAN DALAM PERUSAHAAN

Building-PNG



Perusahaan besar harus memiliki Kesepakatan Kerja Bersama (KKB). KKB ini dibentuk dengan memilih ketua perserikatan kerja. Lebih baik ketua perserikatan kerja tersebut memiliki sikap-sikap yang tercantum pada laporan Sumber Daya manusia.  KKB ini merupakan kesepakatan dari dua belah pihak, yaitu pihak perusahaan dan karyawan (diwakilkan oleh serikat pekerja). Serikat pekerja harus dapat menjelaskan berbagai hal, dari mulai hari libur bagi karyawan, mengetahui gaji, fasilitas yang didapat perusahaan apa saja, dan lain-lain. 

Pada perusahaan tentunya juga terdapat peraturan perusahaan bukan? Nah apa bedanya peraturan perusahaan itu dengan KKB?

Peraturan Perusahaan

  • Peraturan secara tertulis yang dibuat oleh perusahaan. Isi peraturan ini adalah memuat berbagai macam persyaratan kerja dan tata tertib kerja di perusahaan dengan mempertimbangkan kondisi pekerja di perusahaan tersebut.

Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)

  • Kesepakatan Kerja Bersama adalah kesepakatan kerja dari hasil musyawarah antara serikat pekerja dan beberapa serikat pekerja dari instansi yang berkepentingan di bidang ketenagakerjaan (Departemen Ketenagakerjaan) dengan pihak perusahaan yang memuat persyaratan kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.

Siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan terhadap serikat pekerja?

Pihak yang bertanggung jawab adalah Dinas Ketenagakerjaan (DISNAKER), dimana DISNAKER akan mengajarkan mengenai peraturan apa saja yang berlaku dalam perusahaan. Terdapat perusahaan yang tidak memiliki serikat pekerja, hal ini dapat menimbulkan dapat membuat karyawan menjadi oknum yang tidak tahu menahu akan urusan perusahaan dan terdapat kemungkinan karyawan tidak dapat mendapat apa yang menjadi haknya.

Posted in Peraturan Pangan dan Perlindungan Konsumen, Regulasi

Peraturan dan Regulasi

ARTIKEL

Peraturan merupakan suatu larangan atau perintah yang dikeluarkan oleh seseorang atau golongan yang memiliki kuasa, jabatan tertentu, atau berwenang yang diperuntukkan untuk membatasi perilaku seseorang.

Terdapat 2 golongan peraturan, yaitu peraturan yang sifatnya sebagai perintah harus berbuat apa dan peraturan yang bersifat larangan. Peraturan merupakan patokan yang sifatnya jelas, memiliki nomor resmi, ada lokasi tempat berlakunya peraturan tersebut, masa berlakunya jelas, dan berlaku secara umum.

Peraturan sebenarnya ada pula yang bersifat etika atau berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Misal salah satunya adalah ketika bulan puasa tiba, maka sejumlah oknum menutupi warung yang sedang buka di bulan puasa karena dianggap mengganggu ibadah tersebut. Sebetulnya peraturan tersebut tidak tertulis secara formal dan tidak memiliki persyaratan sebagai peraturan formal. Peraturan ini didasarkan pada kepercayaan tertentu atau nilai yang dianggap baik oleh oknum tertentu. Peraturan yang bersifat formal dapat dilihat kejelasannya, seperti definisi mengenai peraturan di atas. Selain itu, peraturan ini dibentuk dan dilaksanakan di suatu negara untuk tujuan tertentu, sehingga peraturan tersebut berlaku secara umum di negara tertentu. Peraturan formal contohnya adalah UUD 1945 yang berlaku hanya di Indonesia saja dan tidak dapat berlaku di negara lain.

kepolisian-sebut-industri-keuangan-nasional-dipenuhi-pelanggaran

Sebuah peraturan yang dilanggar akan membuahkan sebuah sanksi yang harus dihadapi. Sanksi ini ada dua bentuk yaitu pidana dan sanksi administratif. Sanksi administratif dikenakan pada pihak yang melanggar dalam kasus yang tergolong ringan, misalnya saja pada UU ekspor dan impor. Jika para pelaku usaha tidak memberikan laporan mengenai kegiatan ekspor atau impor dalam kurun waktu yang ditentukan, maka dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi pidana dalam kasus ekspor impor dapat dikenakan jika sudah melakukan pelanggaran berat, seperti pemalsuan produk yang diekspor atau impor.

 Picture1.png

Untuk Anda semua yang ingin membuka industri di bidang pangan, mungkin Anda perlu tahu peraturan apa saja yang perlu Anda penuhi:

  • Ketenagakerjaan yang melibatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
  • Keamanan pangan
  • Peirizinan
  • Pajak
  • Pembuangan limbah
  • Perdagangan / Hak cipta / HAKI / Klaim
  • Sertifikasi halal
  • Kandungan atau kadar tertentu
  • Bahan Tambahan Pangan (BTP)
  • Ekspor/Impor pangan
  • Pencantuman komposisi pangan pada produk
  • UU Koperasi
  • dll