Posted in Uncategorized

Perdagangan dan Hak Kekayaan Intelektual

Manusia memerlukan segala hal yang bersumber dari barang maupun jasa yang dijual oleh orang lain. Disini berarti ada kegiatan berdagang dan dimana terjadi perdagangan maka terjadi pula transaksi. Perdagangan diatur dalam Undang-undang No. 7 tahun 2014, berdasarka UU tersebut maka definisi perdagangan secara umum adalah tatanan kegiatan terkait transaksi barang atau jasa dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Seperti yang telah disebutkan di atas, maka kegiatan berdagang mencakup barang maupun jasa. Secara singkat, barang merupakan setiap benda yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat bergerak atau tidak yang dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Jasa merupakan setiap layanan dalam bentuk pekerjaan yang dicapai, yang diperdagangkan, dan dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

Setiap perusahaan yang akan melakukan perdagangan harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). SIUP merupakan surat izin yang diberikan kepada perorangan, CV, firma, PT, dan lain-lain untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan atau jasa. SIUP diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 36/M-DAG/PER/9/2007 mengenai Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Berdasarkan Permendagri No. 46/M-DAG/PER/9/2009, SIUP dibagi menjadi 4 kategori yaitu SIUP besar, menengah, kecil, dan mikro. Perusahaan yang memiliki penghasilan lebih dari 10M maka dianggap sebagai SIUP besar, > 500 juta hingga 1M dikategorikan sebagai SIUP menengah, >50juta hingga 500 juta dianggap sebagai SIUP kecil, dan perusahaan kecil seperti PIRT dianggap sebagai SIUP mikro. Jika Anda dikategorikan sebagai SIUP mikro maka anda tidak wajib memiliki SIUP.

Jika Anda berdomisili di Jakarta dan dikategorikan sebagai mikro maka Anda perlu surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000, identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau WNA : KITAS / Visa, Paspor, pas foto berwarna penanggung jawab perusahaan atau direktur utama ukuran 3×4 cm sebanyak 2 (dua) lembar, surat pernyataan bersedia mengurus IMB (Ijin Mendirikan Bangunan  dalam jangka waktu 1 tahun, Checklist Persyaratan.

Berdasarkan Permendagri No. 46/M-DAG/PER/9/2009 Pasal 4, SIUP mikro tidak diwajibkan untuk memiliki SIUP. Syarat-syarat bahwa perusahaan itu tidak wajib SIUP adalah perusahaan tersebut merupakan usaha perseorangan atau persekutuan, kegiatan usaha diurus, dikelola, maupun dijalankan oleh pemilik maupun kerabatnya, memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

siup

siup 2

Hal ini dapat dilihat pada lampiran 1. Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009

Perusahaan harus terdaftar dalam Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dimana TDP merupakan surat tanda pengesahan yang diberikan kepada perusahaan jika sudah mendaftarkan perusahaannya. TDP diberikan oleh kantor pendaftaran perusahaan. Hal ini ditulis dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007. TDP memiliki beberapa syarat, yaitu memiliki surat pernyataan keabsahan dokumen, KTP, KK, NPWP, izin usaha (contoh: SIUP), surat pernyataan kedudukan usaha, formulir perizinan dan surat pernyataan yang bermaterai, dan fotokopi penerima kuasa dan surat kuasa.

Continue reading “Perdagangan dan Hak Kekayaan Intelektual”

Posted in Uncategorized

Peraturan Lingkungan Hidup dan Limbah

Perusahaan yang bergerak dalam industri pangan seluruhnya pasti menghasilkan limbah, yang disebut sebagai limbah industri pangan. Produksi bersih merupakan sebuah usaha untuk mengurangi maupun mencegah terbentuknya limbah (dari waste reduction, recycle, atau avoidance). Pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, pemanfaatan, penaatan, pengembangan, pengawasan, pemeliharaan, pengendalian, dan lain-lain. Penanganan limbah industri rumah tangga dapat dilakukan dengan cara pengurangan sumber (source reduction), pemanfaatan kembali (recycling), pengolahan dan pembuangan.

Hierarki yang mengatur mengenai peraturan lingkungan hidup dan limbah tertuang dalam UU No. 32 tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 2012 mengenai izin lingkungan, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup mengenai AMDAL (PerMen KemenLH No. 5 tahun 2012) dan mengenai AMDAL, UPL-UKL dan SPPL (PerMen KemenLH No. 16 tahun 2012), dan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 189/2002 mengenai jenis usaha wajib UPL-UKL Jakarta.

UU No. 32 tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjelaskan mengenai AMDAL, UPL-UKL, dan SPPL. Pada p22 mengenai AMDAL, yaitu AMDAL wajib dimiliki oleh perusahaan yang kegiatan usahanya berdampak bagi lingkungan, sebagai contoh misal membuat pabrik nuklir di cagar alam. Pada p23 mengenai UPL-UKL adalah setiap perusahaan yang dikategorikan tidak wajib AMDAL harus memiliki UPL-UKL, hal ini ditetapkan gubernur/bupati. Pada p24 mengenai SPPL yaitu SPPL ini wajib dibuat bagi perusahaan yang tidak wajib UPL-UKL. Perusahaan dinyatakan wajib SPPL apabila perusahaan tersebut memiliki kegiatan usaha yang tidak berdampak penting pada lingkungan dan kegiatan usaha mikro/kecil.

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) memiliki regulasi yang ditulis pada Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 27 tahun 2012 mengenai izin lingkungan telah MENCABUT peraturan yang sebelumnya berlaku, yaitu PP No. 27 tahun 1999. AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Fungsi AMDAL adalah sebagai perencanaan pembangunan wilayah, membantu dalam pengambilan keputusan terhadap kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha, meminimalisir dampak negatif, memberikan informasi kepada masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha. Perusahaan dinyatakan bebas AMDAL apabila lokasi usaha berada di kawasan yang memiliki AMDAL, lokasi usaha berada di kabupaten kota yang memiliki rencana yang jelas mengenai tata ruang kabupaten, dan kota, dan usaha dilakukan dalam rangka tangga darurat bencana. Dokumen AMDAL meliputi Dokumen Kerangkan Acuan (KA), Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

Continue reading “Peraturan Lingkungan Hidup dan Limbah”

Posted in Uncategorized

Pajak

Pajak di Indonesia dibagi dalam 3 kategori besar, yaitu Pajak secara umum, kewajiban wajib pajak, dan hak wajib pajak. Menurut UUD 1945 pasal 23 Apajak secara umum diatur dalam UU No. 16 Tahun 2009, yaitu mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan UU ini pajak dibagi menjadi 3, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Retribusi Daerah.

Pajak secara umum merupakan kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh pribadi/badan yang sifatnya memaksa dan digunakan untuk keperluan negara. Pajak secara umum dibagi 2, yaitu Pusat dan DaerahPusat dipimpin oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan (KemenKeu). Pusat mencakup PPh, PPN, Pajak Penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea materai, PBB. Daerah mencakup pajak yang diatur oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Daerah mencakup pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran.

Wajib Pajak diatur dalam UU No. 16 tahun 2009, menyatakan bahwa Wajib pajak merupakan orang pribadi, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kewajiban wajib pajak meliputi kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan, dan pelaporan pajak, kewajiban dalam hal diperiksa, dan kewajiban memberi data.

Continue reading “Pajak”

Posted in Uncategorized

Perizinan Perseroan Terbatas (PT)

Office-Building-PNG

Ketentuan mengenai Perseroan diatur dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas. Pada p1 dijelaskan bahwa Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan adanya perjanjian, melakukan kegiatan usah dengan modal dasar yang terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Pada pasal ini juga dibahas mengenai organ dari perseroan, yaitu meliputi pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris.

Continue reading “Perizinan Perseroan Terbatas (PT)”

Posted in Uncategorized

Keamanan Pangan

Keamanan Pangan diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 bab VII pasal 67-69. Berdasarkan UU, maka definisi keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lainnya yang mungkin dapat mengganggu. Ruang lingkup keamanan pangan itu sendiri diatur dalam p69, yaitu meliputi sanitasi pangan, pengaturan bahan tambahan pangan (BTP), pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik, pengaturan terhadap iradiasi pangan, penetapan standar kemasan pangan, pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan, dan jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Salah satu ruang lingkup keamanan pangan yang harus diperhatikan adalah SANITASI PANGAN. Berdasarkan UU No. 18 tahun 2012, sanitasi pangan merupakan suatu upaya untuk menciptakan dan memperhatikan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain. Sanitasi ini sangat penting, maka apabila suatu perusahaan yang bergerak di bidang pangan namun tidak memenuhi sanitasi pangan maka dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi pidanaSanksi administratif ini berupa a) denda b) penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran c) penarikan pangan dari peredaran produsen d) ganti rugi e) pencabutan izin. Selain sanksi administratif, dapat pula dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana ini dikenakan apabila melanggar p71a2, yang menyatakan bahwa setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi dan menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia.

Bagian ruang lingkup yang harus diperhatikan adalah pengaturan penambahan BTP, dimana hal ini diatur dalam p73-76. BTP yang ditambahkan dalam pangan tidak boleh melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan BTP yang dilarang tidak boleh digunakan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengenai BTP). Ruang lingkup ketiga adalah pengaturan pangan produk rekayasa genetik, yang diatur dalam p77-79. Setiap produk yang dihasilkan dari rekayasa genetik harus mendapatkan Persetujuan Keamanan Pangan yang diberikan oleh pemerintah. Siapapun yang melanggar peraturan ini, maka dapat dikenakan sanksi administratif, yang dapat berupa denda, penghentian sementara kegiatan, produksi, dan/atau peredaran, ganti rugi, pencabutan izin.

Pada ruang lingkup keempat, yaitu pengaturan terhadap iradiasi pangan yang diatur dalam p80-81. Iradiasi pangan dilakukan dengan menggunakan zat radioaktif atau akselerator. Iradiasi ini dilakukan dengan tujuan membunuh bakteri patogen dan mencegah bertumbuhnya tunas. Jika dalam sebuah industri akan dilakukan iradiasi pangan, maka harus didukung oleh izin pemerintah. Untuk mendapatkan izin pemerintah maka harus memenuhi persyaratan kesehatan, prinsip pengolahan, dosis, teknik dan peralatan, penanganan limbah dan penanggulangan bahaya zat radioaktfif, keselamatan kerja, dan kelestarian lingkungan.

. persyaratan kesehatan;
b. prinsip pengolahan;
c. dosis;
d. teknik dan peralatan;
e. penanganan limbah dan penanggulangan bahaya zat radioaktif;
f. keselamatan kerja; dan
g. kelestarian lingkungan.

 

Posted in Uncategorized

Pelanggaran terhadap Undang-undang

Pelanggaran terhadap Undang-undang terjadi pada industri maupun oknum yang tidak bertanggung jawab.  Terdapat urutan-urutan bagaimana suatu sanksi dapat berujung pada sanksi pidana.

Sebelum sampai ke hukum pidana, maka ada beberapa sanksi yang mengikutinya, yaitu: Sanksi berupa peringatan, penalti, dan jika tidak juga dipatuhi maka akan berujung pada sanksi pidana

Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam suatu kasus yang telah dikenai dengan sanksi pidana.

  1. Dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Pada penyelidikan belum adanya pihak yang dijadikan sebagai tersangka, masih dilakukannya pengumpulan berkas yang diperlukan. Bukan proses demi keadilan, tidak ada PRO JUSTICA.
  2. Penyidikan sudah menyangkut proses yang demi keadilan. Oknum yang bertanggung jawab untuk melakukan penyidikan adalah polisi, jaksa, KPK, dan lain-lain. Hasil penyidikan berupa berita acara penyidikan / berkas penyidikan dan terdapat hasil pemeriksaan. Pada tahap ini sudah ada oknum yang dijadikan sebagai tersangka.
  3. Selanjutnya akan dilakukan proses penuntutan, dimulai saat berkas penyidikan sudah diserahkan ke jaksa. Jaksa akan memeriksa Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
  4. Dari pemeriksaan ini maka akan dibacaan dakwaan 
Posted in Keterampilan Manajemen, Uncategorized

How to Make A Decision?

Seringkali seseorang bingung, bagaimana cara menentukan suatu keputusan. Mana yang akan dipilih? Buat rencana dulu atau ambil keputusan dulu?

Perencanaan adalah upaya mencapai suatu tujuan yang dilengkapi dengan berbagai ukuran atau parameter, seperti SDM, waktu, biaya, dan lain-lain.

Pada dasarnya pengambilan keputusan dan perencanaan itu seperti “koin dengan 2 sisinya“, Hal pertama yang dapat dilakukan adalah mengambil keputusan, lalu baru merencanakan apa yang mau dilakukan. Saat kita ingin melakukan sesuatu, kita harus putuskan apa yang ingin dilakukan, baru setelah itu kita bisa merencanakan berbagai hal dari keputusan yang telah diambil. Misalnya saja, jika Anda ingin memilih perkuliahan setelah lulus dari SMA, kalian tetapkan dulu setelah SMA kalian akan mengambil kuliah atau langsung kerja. Setelah kalian mengambil keputusan, misalnya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah, maka baru muncul perencanaan akan kuliah dimana dan jurusannya apa.

Saat Anda ingin mengambil suatu keputusan maka berbagai langkah dapat diambil, sebagai contoh adalah:

  1. Pakai logika anda untuk berpikir dan menentukan. Hal terpenting dalam sebuah pengambilan keputusan adalah TUJUAN. Anda harus mengenali dengan betul tujuan Anda apa. Kira-kira kapan sih waktu yang tepat untuk mengambil sebuah keputusan? – Pastinya keputusan itu akan timbul ketika ada suatu masalah atau pilihan yang diberikan.
  2. Kumpulkan data sebanyak-banyaknya. Contoh seperti kasus kuliah di atas, kita sudah putuskan akan melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah, maka kita memiliki pilihan untuk kuliah di Universitas A, B, atau C bahkan dengan pilihan jurusan yang juga beragam. Pengumpulan data ini secara sederhana, seperti mendengar informasi dari orang lain, melihat dari brosur, atau misalkan ada pameran khusus yang mengenalkan tentang universitas maupun program studi tertentu.
  3. Pilihlah metode yang akan menjadi “alat” pengambilan keputusan. Beberapa metode akan dijelaskan di bawah ini ∇
  • Instingtif atau naluri
  • Perhitungan biasa (ex: Saya ingin membeli handphone di toko A dengan harga 10 juta, tapi di toko B dijual dengan harga 7 juta dengan garansi 1 tahun)
  • Rada Ilmiah, maksudnya adalah seperti perhitungan statistik dengan program SPSS (Statistical Package for Social Sciences)
  • Artificial Intellegence (AI)
    • Analytical Hierachy Process  (AHP) / Proses Analitik Berjenjang 953px-AHPHierarchy3.0
    • Analytical Mehod Process (AMP)yow
    • Multi Criteria Decision Making (MCDM)Figure-72-General-framework-of-a-MCDM-model.png
  • Peralaman
    • Fourier dan Eksponensialpic01
      • Jika Anda membuat data regresi, itu merupakan salah satu data ramalan. Untuk mendapat data regresi yang akurat maka dibutuhkan banyak sekali data.
  • Pemulusan
  • Penarikan Kesimpulan

Summary – How to make a decision?

  • Tetapkan TUJUAN Anda!
  • Tetapkan STRATEGI apa yang mau Anda lakukan!
    • Apa itu strategi dan taktik?
      • Strategi: Menghimpun semua aset yang dapat digunakan untuk mencapai suatu tujuan.
      • Taktik: Langkah improvisasi untuk menghindari hambatan.
  • Evaluasi – Taktik yang sudah dibuat jangan buru-buru untuk dilakukan, karena perlunya parameter dan pembanding / benchmarking.

Supaya Anda lebih mengerti langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, silahkan melihat diagram di bawah ini 🙂

Picture5