Posted in Uncategorized

Perdagangan dan Hak Kekayaan Intelektual

Manusia memerlukan segala hal yang bersumber dari barang maupun jasa yang dijual oleh orang lain. Disini berarti ada kegiatan berdagang dan dimana terjadi perdagangan maka terjadi pula transaksi. Perdagangan diatur dalam Undang-undang No. 7 tahun 2014, berdasarka UU tersebut maka definisi perdagangan secara umum adalah tatanan kegiatan terkait transaksi barang atau jasa dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Seperti yang telah disebutkan di atas, maka kegiatan berdagang mencakup barang maupun jasa. Secara singkat, barang merupakan setiap benda yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat bergerak atau tidak yang dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Jasa merupakan setiap layanan dalam bentuk pekerjaan yang dicapai, yang diperdagangkan, dan dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

Setiap perusahaan yang akan melakukan perdagangan harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). SIUP merupakan surat izin yang diberikan kepada perorangan, CV, firma, PT, dan lain-lain untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan atau jasa. SIUP diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 36/M-DAG/PER/9/2007 mengenai Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Berdasarkan Permendagri No. 46/M-DAG/PER/9/2009, SIUP dibagi menjadi 4 kategori yaitu SIUP besar, menengah, kecil, dan mikro. Perusahaan yang memiliki penghasilan lebih dari 10M maka dianggap sebagai SIUP besar, > 500 juta hingga 1M dikategorikan sebagai SIUP menengah, >50juta hingga 500 juta dianggap sebagai SIUP kecil, dan perusahaan kecil seperti PIRT dianggap sebagai SIUP mikro. Jika Anda dikategorikan sebagai SIUP mikro maka anda tidak wajib memiliki SIUP.

Jika Anda berdomisili di Jakarta dan dikategorikan sebagai mikro maka Anda perlu surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000, identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau WNA : KITAS / Visa, Paspor, pas foto berwarna penanggung jawab perusahaan atau direktur utama ukuran 3×4 cm sebanyak 2 (dua) lembar, surat pernyataan bersedia mengurus IMB (Ijin Mendirikan Bangunan  dalam jangka waktu 1 tahun, Checklist Persyaratan.

Berdasarkan Permendagri No. 46/M-DAG/PER/9/2009 Pasal 4, SIUP mikro tidak diwajibkan untuk memiliki SIUP. Syarat-syarat bahwa perusahaan itu tidak wajib SIUP adalah perusahaan tersebut merupakan usaha perseorangan atau persekutuan, kegiatan usaha diurus, dikelola, maupun dijalankan oleh pemilik maupun kerabatnya, memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

siup

siup 2

Hal ini dapat dilihat pada lampiran 1. Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009

Perusahaan harus terdaftar dalam Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dimana TDP merupakan surat tanda pengesahan yang diberikan kepada perusahaan jika sudah mendaftarkan perusahaannya. TDP diberikan oleh kantor pendaftaran perusahaan. Hal ini ditulis dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007. TDP memiliki beberapa syarat, yaitu memiliki surat pernyataan keabsahan dokumen, KTP, KK, NPWP, izin usaha (contoh: SIUP), surat pernyataan kedudukan usaha, formulir perizinan dan surat pernyataan yang bermaterai, dan fotokopi penerima kuasa dan surat kuasa.

Continue reading “Perdagangan dan Hak Kekayaan Intelektual”

Advertisements
Posted in Uncategorized

Peraturan Lingkungan Hidup dan Limbah

Perusahaan yang bergerak dalam industri pangan seluruhnya pasti menghasilkan limbah, yang disebut sebagai limbah industri pangan. Produksi bersih merupakan sebuah usaha untuk mengurangi maupun mencegah terbentuknya limbah (dari waste reduction, recycle, atau avoidance). Pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, pemanfaatan, penaatan, pengembangan, pengawasan, pemeliharaan, pengendalian, dan lain-lain. Penanganan limbah industri rumah tangga dapat dilakukan dengan cara pengurangan sumber (source reduction), pemanfaatan kembali (recycling), pengolahan dan pembuangan.

Hierarki yang mengatur mengenai peraturan lingkungan hidup dan limbah tertuang dalam UU No. 32 tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 2012 mengenai izin lingkungan, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup mengenai AMDAL (PerMen KemenLH No. 5 tahun 2012) dan mengenai AMDAL, UPL-UKL dan SPPL (PerMen KemenLH No. 16 tahun 2012), dan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 189/2002 mengenai jenis usaha wajib UPL-UKL Jakarta.

UU No. 32 tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjelaskan mengenai AMDAL, UPL-UKL, dan SPPL. Pada p22 mengenai AMDAL, yaitu AMDAL wajib dimiliki oleh perusahaan yang kegiatan usahanya berdampak bagi lingkungan, sebagai contoh misal membuat pabrik nuklir di cagar alam. Pada p23 mengenai UPL-UKL adalah setiap perusahaan yang dikategorikan tidak wajib AMDAL harus memiliki UPL-UKL, hal ini ditetapkan gubernur/bupati. Pada p24 mengenai SPPL yaitu SPPL ini wajib dibuat bagi perusahaan yang tidak wajib UPL-UKL. Perusahaan dinyatakan wajib SPPL apabila perusahaan tersebut memiliki kegiatan usaha yang tidak berdampak penting pada lingkungan dan kegiatan usaha mikro/kecil.

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) memiliki regulasi yang ditulis pada Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 27 tahun 2012 mengenai izin lingkungan telah MENCABUT peraturan yang sebelumnya berlaku, yaitu PP No. 27 tahun 1999. AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Fungsi AMDAL adalah sebagai perencanaan pembangunan wilayah, membantu dalam pengambilan keputusan terhadap kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha, meminimalisir dampak negatif, memberikan informasi kepada masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha. Perusahaan dinyatakan bebas AMDAL apabila lokasi usaha berada di kawasan yang memiliki AMDAL, lokasi usaha berada di kabupaten kota yang memiliki rencana yang jelas mengenai tata ruang kabupaten, dan kota, dan usaha dilakukan dalam rangka tangga darurat bencana. Dokumen AMDAL meliputi Dokumen Kerangkan Acuan (KA), Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

Continue reading “Peraturan Lingkungan Hidup dan Limbah”

Posted in Uncategorized

Pajak

Pajak di Indonesia dibagi dalam 3 kategori besar, yaitu Pajak secara umum, kewajiban wajib pajak, dan hak wajib pajak. Menurut UUD 1945 pasal 23 Apajak secara umum diatur dalam UU No. 16 Tahun 2009, yaitu mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan UU ini pajak dibagi menjadi 3, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Retribusi Daerah.

Pajak secara umum merupakan kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh pribadi/badan yang sifatnya memaksa dan digunakan untuk keperluan negara. Pajak secara umum dibagi 2, yaitu Pusat dan DaerahPusat dipimpin oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan (KemenKeu). Pusat mencakup PPh, PPN, Pajak Penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea materai, PBB. Daerah mencakup pajak yang diatur oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Daerah mencakup pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran.

Wajib Pajak diatur dalam UU No. 16 tahun 2009, menyatakan bahwa Wajib pajak merupakan orang pribadi, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kewajiban wajib pajak meliputi kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan, dan pelaporan pajak, kewajiban dalam hal diperiksa, dan kewajiban memberi data.

Continue reading “Pajak”

Posted in Uncategorized

Perizinan Perseroan Terbatas (PT)

Office-Building-PNG

Ketentuan mengenai Perseroan diatur dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas. Pada p1 dijelaskan bahwa Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan adanya perjanjian, melakukan kegiatan usah dengan modal dasar yang terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Pada pasal ini juga dibahas mengenai organ dari perseroan, yaitu meliputi pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris.

Continue reading “Perizinan Perseroan Terbatas (PT)”

Posted in Uncategorized

Keamanan Pangan

Keamanan Pangan diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 bab VII pasal 67-69. Berdasarkan UU, maka definisi keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lainnya yang mungkin dapat mengganggu. Ruang lingkup keamanan pangan itu sendiri diatur dalam p69, yaitu meliputi sanitasi pangan, pengaturan bahan tambahan pangan (BTP), pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik, pengaturan terhadap iradiasi pangan, penetapan standar kemasan pangan, pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan, dan jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Salah satu ruang lingkup keamanan pangan yang harus diperhatikan adalah SANITASI PANGAN. Berdasarkan UU No. 18 tahun 2012, sanitasi pangan merupakan suatu upaya untuk menciptakan dan memperhatikan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain. Sanitasi ini sangat penting, maka apabila suatu perusahaan yang bergerak di bidang pangan namun tidak memenuhi sanitasi pangan maka dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi pidanaSanksi administratif ini berupa a) denda b) penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran c) penarikan pangan dari peredaran produsen d) ganti rugi e) pencabutan izin. Selain sanksi administratif, dapat pula dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana ini dikenakan apabila melanggar p71a2, yang menyatakan bahwa setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi dan menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia.

Bagian ruang lingkup yang harus diperhatikan adalah pengaturan penambahan BTP, dimana hal ini diatur dalam p73-76. BTP yang ditambahkan dalam pangan tidak boleh melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan BTP yang dilarang tidak boleh digunakan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengenai BTP). Ruang lingkup ketiga adalah pengaturan pangan produk rekayasa genetik, yang diatur dalam p77-79. Setiap produk yang dihasilkan dari rekayasa genetik harus mendapatkan Persetujuan Keamanan Pangan yang diberikan oleh pemerintah. Siapapun yang melanggar peraturan ini, maka dapat dikenakan sanksi administratif, yang dapat berupa denda, penghentian sementara kegiatan, produksi, dan/atau peredaran, ganti rugi, pencabutan izin.

Pada ruang lingkup keempat, yaitu pengaturan terhadap iradiasi pangan yang diatur dalam p80-81. Iradiasi pangan dilakukan dengan menggunakan zat radioaktif atau akselerator. Iradiasi ini dilakukan dengan tujuan membunuh bakteri patogen dan mencegah bertumbuhnya tunas. Jika dalam sebuah industri akan dilakukan iradiasi pangan, maka harus didukung oleh izin pemerintah. Untuk mendapatkan izin pemerintah maka harus memenuhi persyaratan kesehatan, prinsip pengolahan, dosis, teknik dan peralatan, penanganan limbah dan penanggulangan bahaya zat radioaktfif, keselamatan kerja, dan kelestarian lingkungan.

. persyaratan kesehatan;
b. prinsip pengolahan;
c. dosis;
d. teknik dan peralatan;
e. penanganan limbah dan penanggulangan bahaya zat radioaktif;
f. keselamatan kerja; dan
g. kelestarian lingkungan.

 

Posted in Uncategorized

Pelanggaran terhadap Undang-undang

Pelanggaran terhadap Undang-undang terjadi pada industri maupun oknum yang tidak bertanggung jawab.  Terdapat urutan-urutan bagaimana suatu sanksi dapat berujung pada sanksi pidana.

Sebelum sampai ke hukum pidana, maka ada beberapa sanksi yang mengikutinya, yaitu: Sanksi berupa peringatan, penalti, dan jika tidak juga dipatuhi maka akan berujung pada sanksi pidana

Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam suatu kasus yang telah dikenai dengan sanksi pidana.

  1. Dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Pada penyelidikan belum adanya pihak yang dijadikan sebagai tersangka, masih dilakukannya pengumpulan berkas yang diperlukan. Bukan proses demi keadilan, tidak ada PRO JUSTICA.
  2. Penyidikan sudah menyangkut proses yang demi keadilan. Oknum yang bertanggung jawab untuk melakukan penyidikan adalah polisi, jaksa, KPK, dan lain-lain. Hasil penyidikan berupa berita acara penyidikan / berkas penyidikan dan terdapat hasil pemeriksaan. Pada tahap ini sudah ada oknum yang dijadikan sebagai tersangka.
  3. Selanjutnya akan dilakukan proses penuntutan, dimulai saat berkas penyidikan sudah diserahkan ke jaksa. Jaksa akan memeriksa Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
  4. Dari pemeriksaan ini maka akan dibacaan dakwaan 
Posted in Peraturan Pangan dan Perlindungan Konsumen, Regulasi

Peraturan yang ada di Indonesia

Peraturan yang ada di Indonesia sangatlah beragam, peraturan tersebut dapat dibuat oleh berbagai pemegang wewenang. Mereka yang memiliki kewenangan seperti Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Gubernur, dan pihak-pihak terkait lainnya dapat membuat peraturan yang resmi di Indonesia. 

Indonesia memiliki tiga lembaga negara, yaitu:

lembaga-negara.png

ΔEksekutif 

merupakan lembaga negara yang bertugas untuk membuat perundang-undangan. Contoh Eksekutif adalah MPR, DPR, dan DPD

ΔLegislatif

merupakan lembaga negara yang bertugas untuk menerapkan sekaligus melaksanakan peraturan perundang-undangan. Contoh Legislatif adalah presiden, wakil presiden, dan para menteri.

ΔYudikatif

merupakan lembaga negara yang mempertahankan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh Yudikatif adalah Komisi Yudisial (KY)dan Mahkamah Agung (MA)

Tata susunan norma hukum Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

  1. Undang-undang dasar –> UUD 1945 merupakan norma hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia. Dalam UUD 1945 dicantumkan mengenai Pancasila sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila terdapat pada pembukaan UUD 1945. Selain pancasila, terdapat batang tubuh negara yang diterapkan dalam pasal-pasal dalam UUD.
  2. TAP MPR –> salah satu wujud peraturan perundang-undangan
  3. Undang-undang yang setara dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) –> dibuat bersama-sama DPR dan pemerintah

Berikut peraturan yang berlaku di tingkat pusat:

  1. Peraturan Pemerintah (PP)
  2. Tingkat pemerintah: Keputusan Presiden/Peraturan Presiden
  3. Tingkat Kementerian: 
    • Keputusan Menteri
    • SK Direktur Jendral (Dirjen
    • SK Direktur
  4. Tingkat Daerah
    •  Peraturan Gubernur (Pergub)/SK Gubernur
    • SK Bupati/ Peraturan Walikota

PERATURAN DALAM PERUSAHAAN

Building-PNG



Perusahaan besar harus memiliki Kesepakatan Kerja Bersama (KKB). KKB ini dibentuk dengan memilih ketua perserikatan kerja. Lebih baik ketua perserikatan kerja tersebut memiliki sikap-sikap yang tercantum pada laporan Sumber Daya manusia.  KKB ini merupakan kesepakatan dari dua belah pihak, yaitu pihak perusahaan dan karyawan (diwakilkan oleh serikat pekerja). Serikat pekerja harus dapat menjelaskan berbagai hal, dari mulai hari libur bagi karyawan, mengetahui gaji, fasilitas yang didapat perusahaan apa saja, dan lain-lain. 

Pada perusahaan tentunya juga terdapat peraturan perusahaan bukan? Nah apa bedanya peraturan perusahaan itu dengan KKB?

Peraturan Perusahaan

  • Peraturan secara tertulis yang dibuat oleh perusahaan. Isi peraturan ini adalah memuat berbagai macam persyaratan kerja dan tata tertib kerja di perusahaan dengan mempertimbangkan kondisi pekerja di perusahaan tersebut.

Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)

  • Kesepakatan Kerja Bersama adalah kesepakatan kerja dari hasil musyawarah antara serikat pekerja dan beberapa serikat pekerja dari instansi yang berkepentingan di bidang ketenagakerjaan (Departemen Ketenagakerjaan) dengan pihak perusahaan yang memuat persyaratan kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.

Siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan terhadap serikat pekerja?

Pihak yang bertanggung jawab adalah Dinas Ketenagakerjaan (DISNAKER), dimana DISNAKER akan mengajarkan mengenai peraturan apa saja yang berlaku dalam perusahaan. Terdapat perusahaan yang tidak memiliki serikat pekerja, hal ini dapat menimbulkan dapat membuat karyawan menjadi oknum yang tidak tahu menahu akan urusan perusahaan dan terdapat kemungkinan karyawan tidak dapat mendapat apa yang menjadi haknya.

Posted in Peraturan Pangan dan Perlindungan Konsumen, Regulasi

Peraturan dan Regulasi

ARTIKEL

Peraturan merupakan suatu larangan atau perintah yang dikeluarkan oleh seseorang atau golongan yang memiliki kuasa, jabatan tertentu, atau berwenang yang diperuntukkan untuk membatasi perilaku seseorang.

Terdapat 2 golongan peraturan, yaitu peraturan yang sifatnya sebagai perintah harus berbuat apa dan peraturan yang bersifat larangan. Peraturan merupakan patokan yang sifatnya jelas, memiliki nomor resmi, ada lokasi tempat berlakunya peraturan tersebut, masa berlakunya jelas, dan berlaku secara umum.

Peraturan sebenarnya ada pula yang bersifat etika atau berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Misal salah satunya adalah ketika bulan puasa tiba, maka sejumlah oknum menutupi warung yang sedang buka di bulan puasa karena dianggap mengganggu ibadah tersebut. Sebetulnya peraturan tersebut tidak tertulis secara formal dan tidak memiliki persyaratan sebagai peraturan formal. Peraturan ini didasarkan pada kepercayaan tertentu atau nilai yang dianggap baik oleh oknum tertentu. Peraturan yang bersifat formal dapat dilihat kejelasannya, seperti definisi mengenai peraturan di atas. Selain itu, peraturan ini dibentuk dan dilaksanakan di suatu negara untuk tujuan tertentu, sehingga peraturan tersebut berlaku secara umum di negara tertentu. Peraturan formal contohnya adalah UUD 1945 yang berlaku hanya di Indonesia saja dan tidak dapat berlaku di negara lain.

kepolisian-sebut-industri-keuangan-nasional-dipenuhi-pelanggaran

Sebuah peraturan yang dilanggar akan membuahkan sebuah sanksi yang harus dihadapi. Sanksi ini ada dua bentuk yaitu pidana dan sanksi administratif. Sanksi administratif dikenakan pada pihak yang melanggar dalam kasus yang tergolong ringan, misalnya saja pada UU ekspor dan impor. Jika para pelaku usaha tidak memberikan laporan mengenai kegiatan ekspor atau impor dalam kurun waktu yang ditentukan, maka dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi pidana dalam kasus ekspor impor dapat dikenakan jika sudah melakukan pelanggaran berat, seperti pemalsuan produk yang diekspor atau impor.

 Picture1.png

Untuk Anda semua yang ingin membuka industri di bidang pangan, mungkin Anda perlu tahu peraturan apa saja yang perlu Anda penuhi:

  • Ketenagakerjaan yang melibatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
  • Keamanan pangan
  • Peirizinan
  • Pajak
  • Pembuangan limbah
  • Perdagangan / Hak cipta / HAKI / Klaim
  • Sertifikasi halal
  • Kandungan atau kadar tertentu
  • Bahan Tambahan Pangan (BTP)
  • Ekspor/Impor pangan
  • Pencantuman komposisi pangan pada produk
  • UU Koperasi
  • dll
Posted in Keterampilan Manajemen

Sumber Daya manusia

Picture1.png

Sumber daya manusia (SDM)

Ketika Anda bekerja, pastikan perusahaan Anda memiliki serikat pekerja. Bagaimana sih cara memilih seorang ketua perserikatan tersebut? hr-audits

  1. Pilihlah ketua yang cakap dalam berkomunikasi 
  2. Memiliki pengalaman kerja/ punya prestasi
  3. Berpendidikan
  4. Jujur dan berintegritas
  5. Disiplin
  6. Loyalitas
  7. Bertanggung jawab
  8. Cerdik
  9. Memiliki visi & misi yang jelas dan terarah
  10. Dapat bekerja sama
  11. Beretika
  12. Profesional
  13. Keturunan dari pemimpin yang sebelumnya (misalnya: seperti anaknya menjadi presiden, karena ayahnya dahulu juga adalah seorang presiden)
  14. Harta/bekal finansial

◊Karakter yang berintegritas itu didapatkan tidak hanya sekejap mata, tetapi harus dipupuk sedemikian rupa sejak kecil. Integritas dipupuk oleh banyak hal, salah satunya didikan orang tua, pengaruh lingkungan seperti teman sepermainan, dan saudara. Perilaku yang dibiasakan sejak kecil juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhi.

Kecerdasan, adalah suatu hal yang bersifat warisan ibu. Memang setiap orang yang cerdas itu bertindak dengan pertimbangan dan ia tahu persis kapan harus bertindak, namun hal ini tidak menandakan bahwa seseorang yang cerdas berarti seseorang yang berani.

◊Hal terpenting lainnya adalah bekal finansial, coba bayangkan saja jika Anda diberikan suatu pekerjaan yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari maka untuk apa Anda teruskan pekerjaan tersebut. Suatu pekerjaan paling tidak menghasilkan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan Anda. Banyak sekali kasus, dimana seseorang mengambil pekerjaan yang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Kasus seperti ini banyak berujung pada penggunaan jabatan yang dimiliknya untuk memenuhi kebutuhan dirinya, padahal seharusnya digunakan untuk kepentingan perusahaan.

Jika seorang ketua perserikatan kerja tidak memiliki paling tidak bekal-bekal di atas, maka saat ia menjalankan perannya akan sangat mengkhawatirkan.